Ketua MPR Wanti-wanti Libur Panjang Sebabkan Kenaikan Kasus COVID-19
- VIVAnews/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA – Kebijakan libur panjang pada akhir Oktober 2020 terbukti meningkatkan jumlah kasus COVID-19 hingga kini. Kondisi libur panjang juga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi rumah tangga.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap pemerintah lebih cermat dalam membuat kebijakan libur panjang. Untuk menentukan libur panjang harus berdasarkan pertimbangan yang matang.
"Pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan libur panjang pada akhir tahun 2020, dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, libur panjang dapat menyebabkan kenaikan kasus positif COVID-19," kata Bamsoet, panggilan akrabnya, kepada wartawan, Selasa, 24 November 2020.
Pemerintah juga diharapkan terus meningkatkan kinerja dalam menghadapi COVID-19, di antaranya menggencarkan 3T, yaitu testing, tracing dan treatment. “Dikarenakan sampai saat ini ketiga hal tersebut masih belum optimal dilaksanakan, sehingga berdampak pada naiknya kasus COVID-19 setiap harinya, khususnya di masa-masa libur panjang," ujarnya.
Bamsoet juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meningkatkan strategi dan langkah untuk mengendalikan mobilisasi masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci memutus penularan COVID-19.
"Meminta masyarakat dengan kesadaran diri untuk memahami dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 terhadap kesehatan diri dan masyarakat, serta tidak lengah dengan situasi zona COVID-19 yang aman, sehingga dapat terus mawas diri dan disiplin menerapkan protokol kesehatan di mana pun berada," ujarnya. (ase)
Baca: Erick Thohir Buka-bukaan Alasan Tak Pilih Vaksin COVID-19 dari Pfizer
21 Juta Orang Indonesia Jadi Nasabah Kripto, Bamsoet Desak Pemerintah Perketat Pengawasan
Bambang Soesatyo soroti risiko cryptocurrency dalam kejahatan terorganisir. Perlu regulasi ketat agar kripto tak disalahgunakan untuk korupsi, narkoba, dan judi online.
