Cegah Klaster, Wakil Bupati Bogor Setuju Libur Panjang Dipangkas
- ANTARA Foto/Yulius Satria Wijaya
VIVA – Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mendukung langkah pemerintah pusat memangkas libur panjang akhir tahun. Selain tidak membuang anggaran untuk pencegahan saat liburan, juga mencegah timbulnya klaster libur panjang seperti pada libur panjang Maulid Nabi akhir Oktober lalu.
"Ya mungkin kalau kejadian kayak gini lagi, ya, saya sih minta daripada kita melaksanakan operasi dan kegiatan-kegiatan yang berkonsekuensi terhadap anggaran, terhadap petugas, mendingan kita efisiensikan lah,” kata Iwan di sela rapat koordinasi Satgas COVID-19 di Cibinong, Bogor.
“Saya sih setuju kalau libur panjang yang bakal mengundang kerumunan, pemerintah pusat kewenangannya, untuk tidak dilaksanakan (libur panjang). Karena dampaknya luar biasa," ujarnya.
Iwan menegaskan, pemerintah daerah Kabupaten Bogor akan mengikuti arahan kebijakan pemerintah pusat. Namun demikian, pencegahan di tengah libur panjang memiliki konsekuensi bagi daerah Bogor.
"Ya pasti, haruslah. Karena Bogor ini dekat dengan kekuasaan Jakarta. Jadi pasti yang paling cepat berdampak Kabupaten Bogor. Kita mah yang kaya libur panjang kemarin ada konsekuensi dengan pasukan Satpol, Dishub, BPBD," ucap Iwan.
Iwan menilai, dari pengalaman libur panjang akhir Oktober lalu, semestinya anggaran pengamanan libur panjang dialihkan kepada penanganan COVID-19 di bidang kesehatan, bantuan sosial, hingga pengobatan.
"Daripada untuk kegiatan pencegahan yang memang mengeluarkan banyak anggaran juga," cetus Iwan.
Sementara itu, Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan, mengatakan, akan mengevaluasi PSBB Pra-AKB yang akan diperpanjang 14 hari sejak 25 November besok. Salah satunya, memperketat aturan jika pemerintah pusat tidak jadi memangkas libur panjang.
"Kita memberlakukan PSBB keenam ini 14 hari ke depan, karena kan kita akan menghadapi nanti libur panjang, maka kita akan evaluasi kembali tentunya itu ya nanti ke depan seperti apa," ujar Iwan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyebut rencana pemerintah untuk mengatasi potensi kerumunan di libur panjang akhir tahun, Desember mendatang.
Kata Muhadjir, Presiden Joko Widodo memberi tugas kepada jajaran kabinetnya agar libur panjang akhir tahun ditambah masa libur pengganti Idul Fitri yang lalu dipersiapkan secara matang. Tujuannya mencegah klaster penularan baru COVID-19 di masyarakat.
"Yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama hari raya Idul Fitri, Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan," kata Muhadjir usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin, 23 November 2020. (art)
