Menteri Nadiem Umumkan Seleksi Guru Honorer Jadi ASN Resmi Dibuka

Mendikbud Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengumumkan pemerintah resmi membuka pendaftaran bagi guru honorer dan tenaga pengajar non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin menjadi Aparatur Negeri Sipil (ASN). Kesempatan ini berlaku bagi guru honorer di seluruh Indonesia.

Teguh Pastikan ASN Netral di Pilgub Jakarta

Nadim mengungkapkan hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh tenaga pengajar di Indonesia. Sehingga pada akhirnya kualitas anak didik yang baik.

Baca juga: Negara Anggota G20 Was-was Utang Membengkak untuk Tangani COVID-19

Isu Kelompok Rentan Mesti Bisa Dipertimbangkan Cagub dalam Programnya Jika Menang Pilkada

"Terdapat banyak sekali guru-guru honorer yang memiliki kompetensi sangat baik namun kesejahteraannya belum terjamin dengan baik. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan bagi para guru honorer ini adalah menyediakan tenaga pendidik yang berstatus ASN," ujar Nadiem dalam konferensi pers secara virtual, Senin 23 November 2020.

Nadim mengungkapkan, koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait sudah dilakukan terkait seleksi ini. Dengan demikian, prosesnya diharapkan bisa berjalan lancar.

PDIP Pelototi Netralitas ASN hingga TNI-Polri di Pilkada Banten

"Upaya ini telah ditempuh dengan koordinasi, singkronasi dan integrasi berbagai program kebijakan antar kementerian dan lembaga. Di antaranya mengenai peta kebutuhan, pengusulan formasi, alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan yang melekat, serta proses rekrutmen," tambahnya.

Dia mengungkapkan, nantinya guru honorer yang lulus seleksi kenaikan status menjadi ASN ini akan masuk golongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka di masa depan.

"Hari ini pemerintah mengumumkan secara resmi rencana seleksi guru P3K tahun 2021," ungkapnya. (ren)

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024