Pemprov DKI Punya 5 Strategi untuk Pulihkan Ekonomi Akibat Covid-19
VIVA – Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 7 September 2020 telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 916 Tahun 2020 tentang Tim Pemulihan Ekonomi dan Sosial Universal Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Ketua Tim Pemulihan Ekonomi ini yaitu Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati. Sri menyampaikan Jakarta memiliki lima strategi program pemulihan ekonomi bagi semua.
Pasalnya, menurut Sri adanya pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak secara ekonomi pada perusahaan kecil, tapi juga ke perusahaan menengah dan besar sekalipun.
“Jadi, kita siapkan lima strategi untuk membantu pemulihan ekonomi kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak pandemi,” kata Sri.
Tujuan Pemulihan Ekonomi Jakarta sendiri yakni untuk:
- Memenuhi kebutuhan pangan, menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat;
- Memperkuat dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif dan koperasi
- Menggerakan sektor riil dan menjaga dunia usaha tetap kondusif dan berkembang;
- Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran
- Menjaga iklim investasi dan mendorong kemudahan berusaha
Akselerasi dan optimalisasi bantuan langsung masyarakat menjadi hal pertama yang dilakukan Pemprov DKI dalam memulihkan ekonomi.
Sri mengatakan program itu memastikan di masa PSBB, Jakarta menyalurkan bantuan ke 2,4 juta kepala keluarga dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Di sini ada Food Station, bagaimana membantu produk-produk bahan pangan yang menjadi bantuan sosial, termasuk dari perusahaan daerah Pasar Jaya," ujarnya. Kemudian, peran Bank DKI mentransformasi bantuan, jika diperlukan, menjadi bantuan langsung tunai.
Strategi kedua pemulihan ekonomi yakni penyelamatan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Di sini, Pemprov DKI berupaya untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam program ini, fokus DKI Jakarta ditujukan kepada UMKM.
Bersama Bank DKI yang menjalankan program regulernya, juga berjalan program Jakpreneur, dan program pinjaman dari pemerintah pusat sebesar Rp 500 miliar yang diberikan ke UMKM dengan bunga ringan.
“Bicara UMKM, peran BUMD luar biasa. Ada Bank DKI dalam program reguler. Kami juga dapat pinjaman dari pemerintah pusat, di situ Bank DKI dapat bantuan dan diberikan untuk UMKM, diberikan bunga yang ringan," papar Sri.
Selain itu, kata dia, BUMD kluster pangan didorong untuk memasok bahan baku kepada UMKM yang sudah terdaftar dalam platform.
Stretagi ketiga, percepatan kegiatan atau proyek pembangunan berdampak besar. Sri menyatakan proyek ini khususnya berkaitan dengan transportasi.
Dalam hal itu, kata dia, transportasi yang dimaksud mulai dari Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta. Kemudian, Pemprov DKI juga mengaku mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan infrastruktur di ibu kota.
"Ada kegiatan pengembangan. Semua trayek-trayeknya bagaimana berkolaborasi dengan MRT dan LRT bagaimana menyediakan layanan transportasi yang luar biasa. Kami juga mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat," terang Sri.
Keempat, percepatan proyek infrastruktur dasar dan program perkotaan (pinjaman pemerintah pusat). Dia mengatakan DKI mendapatkan bantuan sebesar Rp 12,4 triliun dari pemerintah pusat yang utamanya akan dieksekusi oleh BUMD.
“Jakpro yang akan membangun Jakarta Internasional Stadium, Taman Ismail Marzuki, dan lain-lain," kata dia.
Dan kelima, pengembangan ekonomi inovatif perkotaan pasca Covid-19. Dia menilai dengan adanya Covid-19, Jakarta tidak bisa berpikir biasa. "Harus buat inovasi. Inovasi perkotaan salah satunya," kata dia. Dia juga mengatakan ekonomi inovatif dimulai dengan memprioritaskan sisi kesehatan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa untuk memulihkan ekonomi tidak hanya menggantungkan kebijakan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja melainkan juga bisa dengan melakukan reformasi struktural.
"Kita tak boleh menggantungkan pada APBN, kita harus kerja keras pada masalah fundamental. Ini akan menentukan Indonesia akan maju terus ke depan, produktivitas tinggi, lapangan kerja banyak," lanjut Sri Mulyani.
