Menko Luhut Soroti Terjadinya Kerumunan Massa di Jakarta
- Dok. Kemenko Marves
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyayangkan adanya sejumlah kerumunan massa dalam jumlah besar di Jakarta yang terjadi beberapa waktu lalu.
Hal ini, menurutnya, adalah kejadian yang sangat berisiko tinggi untuk kemungkinan terjadinya penularan dan klaster baru COVID-19, di masa pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini.
"Kita tidak ingin (ada) kerumunan, itu penyebab klaster baru. Sudah ada evidence (bukti)," kata Luhut dalam telekonferensi, Selasa, 17 November 2020.
Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu pun menyayangkan, adanya pejabat yang hadir dalam kerumunan di Jakarta beberapa waktu lalu tersebut.
Dia juga sempat membahas soal adanya keharusan karantina, bagi siapa pun orang yang baru saja pulang dari luar negeri guna mencegah terjadinya potensi penularan COVID-19.
"Di Jakarta kita sayangkan terjadi kerumunan tidak baik, ada pejabat hadir dan tidak quarantine," ujarnya.
Karenanya, Luhut berharap penerapan protokol kesehatan dan berbagai prosedur lainnya terkait pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19, termasuk kepatuhan karantina, harus dijalani oleh seluruh masyarakat.
"Masyarakat harus patuh pada protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, serta jaga jarak," ujarnya.
Diketahui, sempat terjadi kerumunan massa dalam jumlah besar di Jakarta beberapa waktu lalu, terkait penjemputan atas kepulangan Habib Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta.
Hal serupa pun masih berlanjut beberapa waktu sesudahnya, dengan diadakannya acara Maulid Nabi serta acara pernikahan anak Habib Rizieq Shihab, yang mengakibatkan kerumunan massa di sekitar kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.
Baca juga: Acungkan Jempol, Anies Datang Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya
Luhut Sebut Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Bakal Diundur
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 akan diundur.
