Henry Yosodiningrat Minta Anies Tak Izinkan Reuni 212

VIVA – Anggota DPR  Henry Yosodiningrat  menyoroti rencana reuni akbar 212 yang akan berlangsung bulan Desember 2020 mendatang. Dia meminta seluruh jemaah untuk tidak datang lantaran dalam masa pandemi virus corona.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, tidak bijak jika Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dan masyarakat memaksakan diri menyelenggarakan acara tersebut.

"Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, warga negara yang cinta terhadap bangsa ini semestinya hal itu tidak dilakukan mengingat kondisi saat ini masih pandemi COVID-19. Masih berlaku protokol kesehatan, masih berlaku PSBB," kata Henry kepada wartawan, Senin, 16 Oktober 2020.

"Bagaimana bisa menjamin untuk menjaga jarak di antara ribuan orang. Jangan sampai akibat dari ini ada klaster setelah reuni orang-orang itu," ujarnya.

Henry juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memberikan izin acara tersebut. Mengingat saat ini sedang pandemi COVID-19.

"Dalam hal ini saya meminta pemerintah provinsi DKI harus tegas untuk tidak memberikan izin meskipun berunjuk rasa adalah hak dari warga negara. Tapi dalam menggunakan hak itu juga bahwa hukum tertinggi itu adalah keselamatan manusia. Jadi jangan rusak kedamaian bangsa ini masyarakat ini," katanya.

"Saya mengecam reuni itu, tujuannya apa. Kan baru kemarin menyelenggarakan acara Maulid Nabi. Di Maulid Nabi saja kemarin berisikan caci maki lon** dan sebagainya," lanjutnya.

Sementara mengenai denda R 50 juta yang diberikan ke Imam Besar FPI Rizieq Shihab tersebut memang sudah sepatutnya diberikan. Namun itu masih kurang tegas. Karena masyarakat juga diberikan sanksi sosial seperti membersihkan jalan dan push up dan lain-lain.

"Terus saja dilakukan. Tapi masih kurang sementara ada ibu-ibu ada disuruh sanksi sosial, dan push up. Ini kok pemerintah provinsi terkesan menginstimewakan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Irfal Guci membenarkan pihak Persaudaraan Alumni 212 telah menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelenggarakan reuni di dalam kawasan Monas.  Surat itu dikirim sejak September 2020 lalu.

"Mereka setahu saya sudah bersurat ke Gubernur pada awal September, dan Gubernur memerintahkan ke Kesbangpol (membahas) karena Kesbangpol yang lebih mendalami," ucap Irfal kepada wartawan.

Baca juga: Jenderal BG, Batal Jadi Kapolri Kini Pimpin Intelijen Negara

Halaman Selanjutnya

Sementara mengenai denda R 50 juta yang diberikan ke Imam Besar FPI Rizieq Shihab tersebut memang sudah sepatutnya diberikan. Namun itu masih kurang tegas. Karena masyarakat juga diberikan sanksi sosial seperti membersihkan jalan dan push up dan lain-lain.