Soal Vaksinasi COVID-19 Jabar, Ridwan Kamil Sebut Masih Tarik Ulur
- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku belum bisa mematangkan rencana distribusi vaksin COVID-19 tahap pertama maupun kategorisasi prioritas penerima.
Ridwan Kamil menjelaskan, keputusan ini diambil karena tidak adanya kejelasan dari pemerintah pusat terkait kepastian distribusi vaksin COVID-9 ke Jawa Barat.
"Kita belum ada kabar karena tarik ulur, November jadi Desember. Jadi sementara statement saya menunggu kepastian jadwal Pemerintah Pusat," ujar Ridwan, Senin 16 November 2020.
Baca juga:Â Mengenal RCEP, Zona Perdagangan Bebas Terbesar Dunia Tanpa Libatkan AS
Gubernur yang akrab disapa Emil itu juga mengungkapkan, dalam rencana sebelumnya, vaksinasi gelombang pertama dilakukan di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi (Bodebek). Daerah-daerah itu menjadi prioritas penerima dibandingkan dengan Kota Bandung.
"Kalau sudah pasti schadule kami ada di Bodebek, malamnya kemarin disimulasikan. Untuk Bandung tahap II," kata mantan Wali Kota Bandung itu.
Untuk diketahui, vaksin merupakan produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respons tubuh terhadap penyakit tertentu.
Setelah melakukan vaksin, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenalinya, serta tahu bagaimana cara untuk melawannya. Dan yang pasti vaksin akan melindungi diri, juga melindungi orang
lain dan tentu saja melindungi Negeri ini dari wabah penyakit.
Sebelumnya, Pemerintah akan mulai melakukan vaksinasi COVID-19 pada November ini dengan mengandalkan vaksin buatan China. Hal ini disampaikan dalam pernyataan Kementerian Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), setelah kemudian diundur menjadi Desember mendatang. (ren)
Belasan Ribu Sapi Terjangkit PMK, Jawa Timur Darurat Penyakit Mulut dan Kuku
Hewan ternak yang belum divaksin dan dalam kondisi tak sehat dilarang dipasarkan.
