Pegawai Hengkang dari KPK: Ini Bukan Tempat Saya

Gedung KPK
Sumber :
  • vivanews/Andry Daud

VIVA – Penasihat Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Nanang Farid Syam, mengundurkan diri sebagai pegawai lembaga antikorupsi itu. Nanang tak membantah bahwa salah satu alasannya mundur karena revisi Undang Undang KPK.

Alex Marwata Setuju Rencana DPR Revisi UU KPK

"Pada dasarnya saya termasuk yang sejak awal mempersoalkan perubahan UU KPK itu. Jadi, 2019 akhir kami juga sudah merenung sama-sama dengan teman-teman. Kemudian kami berikhtiar setahun berjalan. Ternyata saya kira ini bukan tempat saya. Karena mungkin ekspektasi saya terlalu tinggi," katanya dikonfirmasi wartawan, Jumat, 13 November 2020.

Nanang menolak membeberkan secara rinci alasannya, namun dia merasa sudah selesai di institusi antirasuah. Dia justru menyinggung animo masyarakat atas ruh pegawai KPK yang semangatnya adalah memberantas korupsi. Namun, setahun terakhir ini justru tidak ada aktivitas berarti.

PDIP Dukung Revisi UU KPK, Singgung Korupsi Hingga Nepotisme Makin Merajalela

"Tapi ini bersambung dengan COVID-19 segala macam. Kami tuh, jadi seperti orang yang kebingungan mau mengerjakan apa juga. Sekarang kan, webinar-webinar saja kan," kata Nanang.

Dalam pengunduran dirinya, Nanang mengaku sudah bertemu atasannya di Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI). Di bagian itu sudah ada empat orang yang hengkang.

DPR Buka Peluang Revisi UU KPK: Sudah Lima Tahun, Banyak yang Komplain Juga

Kendati demikian, Nanang berharap koleganya yang masih di KPK tetap berikhtiar memberantas korupsi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

"Insya Allah 16 Desember nanti pas 15 tahun saya mengabdi di KPK. Dulu saya dilantik tanggal 16 Desember 2005. Jadi, saya mengajukan kemarin itu untuk berhenti 16 Desember 2020," ujarnya.

Baca: Habib Rizieq Pulang, Harun Masiku Jadi Trending Twitter

Ketua KPK Nawawi Pomolango di DPR RI

Nawawi Pomolango Sindir DPR Revisi UU KPK: Menarik, Tiap Ganti Pemimpin Aturan Diubah

Ketua KPK Nawawi Pomolango mengkritik rencana DPR RI akan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara menyeluruh.

img_title
VIVA.co.id
11 Juni 2024