Habib Rizieq Ajukan Syarat Rekonsiliasi, Begini Respons Istana
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Pemerintah mempertanyakan istilah rekonsiliasi versi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, hubungan pemerintah dengan pentolan FPI itu tak pernah ada masalah.
Dia mencontohkan saat Habib Rizieq pulang ke Tanah Air pun pemerintah mempersilakannya. "Kita tidak ada masalah. Dari awal kita katakan Pak Habib Rizieq mau pulang, ya pulang- pulang saja. Pergi-pergi sendiri, pulang-pulang, silakan. Buktinya pulang tidak ada masalah kok," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 12 November 2020.
Terkait syarat rekonsiliasi yang diajukan Habib Rizieq, Moeldoko meresponsnya. Ia heran selalu mengaitkan dengan istilah kriminalisasi ulama.
Kata Moeldoko, bahasa kriminalisasi ulama terkadang demi membangun emosi masyarakat. Faktanya, lanjut mantan Panglima TNI itu, penegakan hukum yang dijalankan bukan semata-mata berniat menyeret seseorang tanpa ada kesalahan.
Baca Juga: Habib Rizieq Siap Rekonsiliasi, Tapi Bebaskan Abu Bakar Baasyir
Dia menegaskan tak ada kriminalisasi ulama sehingga pemerintah atau negara bersalah. "Siapa yang kena law enforcement itu? Ya mereka-mereka yang salah. Jadi terus jangan di balik, negara atau pemerintah mengkriminalisasi ulama. Tidak, tidak ada itu. Yang dikriminalkan adalah mereka-mereka yang salah dan itu ada bukti-buktinya," ujar Meoldoko.
Sebelumnya, Habib Rizieq mengaku siap menjalani rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo. Bahkan, ia mengklaim rekonsiliasi sudah ditawarkan olehnya pada 2017. Saat itu, sebelum perhelatan Pilkada Jakarta 2017.
Tawaran soal rekonsiliasi itu hingga kini diakui Habib Rizieq masih berlaku. Namun, sebelum rekonsiliasi itu terwujud, ia ingin ada ruang dialog antara ulama dengan pemerintah.
"Ini ada yang teriak rekonsiliasi-rekonsiliasi. Mana bisa rekonsiliasi kalau pintu dialog tidak dibuka. Buka dulu dialog baru rekonsiliasi. Tidak ada rekonsiliasi tanpa buka dialog," kata Habib Rizieq dikutip VIVA dari Front TV, Kamis, 12 November 2020.
Dia menyampaikan ruang dialog diperlukan dengan pemerintah. Tahapan ini penting untuk menjernihkan banyak persoalan. Dengan ruang dialog itu juga diharapkan jadi kesempatan menyampaikan argumentasi dan pendapat masing-masing demi kebaikan bersama.
"Sudah kita buka dari tahun 2017. Tapi, apa yang kita terima, bukan pintu dialog yang kita terima, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan, tapi yang kita terima kriminalisasi ulama," ujar Habib Rizieq.
