Kementerian ATR Bahas Oknum Pejabat Nakal Kasus Tanah
- U-Report
VIVA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional pada Rabu kemarin telah menggelar rapat koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah, membahas dugaan oknum pejabat nakal terkait sengketa tanah di Cakung, Jakarta Timur.
Rapat tersebut dilaksanakan tertutup untuk menindaklanjuti adanya laporan pengaduan oknum kepala kantor wilayah BPN DKI, serta oknum kepala kantor Pertanahan kota administrasi Jakarta Timur, yang diketahui telah resmi dikenakan sanksi tegas.
Rapat yang terbagi di dalam beberapa kluster tersebut diduga juga membahas permasalahan surat keputusan BPN terkait pembatalan sertifikat salah satu tanah di kawasan Cakung.
Dari salah satu gambar surat undangan yang tersebar luas di dunia maya tersebut juga disebut untuk mempercepat penyelesaian sengketa tanah yang salah satu pihaknya diduga melibatkan buzzer.
Saat dikonfirmasi mengenai hasil rapat tersebut, seluruh pejabat yang ada enggan memberikan keterangan dan langsung berlalu meninggalkan awak media.
Dikonfirmasi terpisah, Humas Kementerian ATR BPN, Rizky juga tak mau memberikan keterangan lebih lanjut perihal hasil pertemuan. "Pak Menteri tidak hadir di dalam pertemuan tersebut, " kata Rizky dikonfirmasi awak media, Kamis, 12 November 2020.
Rapat ini pun diketahui digelar setelah sebelumnya Menteri ATR BPN Sofyan Djalil mengambil tindakan tegas terhadap 9 orang oknum pejabat yang bermain di dalam sengketa tanah dan diduga bekerja sama dengan mafia tanah.
"Sengketa karena mafia tanah, kita keras sekali. Mafia juga fight back, mereka melawan menggunakan buzzer untuk melawan Kementerian," kata Sofyan, Selasa, 10 November 2020.
Sofyan menegaskan, para mafia tanah ini memiliki banyak harta untuk menyewa buzzer yang membuat 'kegaduhan' dan memutarbalikkan fakta.
"Mafia sekarang itu mulai pakai buzzer, untuk melawan seolah-olah dia jadi korban. (Contoh kasus) kakek yang ditipu pendeta, apa urusannya, bagi kita mafia, ya, tetap mafia, mau itu kakek atau apa, enggak masalah," ujar Sofyan.
Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR, Johan Budi SP. Dia mengaku mendapat info adanya penggunaan buzzer dalam sengketa tanah, yang digunakan para mafia tanah.
"Mafia tanah ini begitu kuat. Bahkan saya dengar, mafia tanah seperti di Pilpres kemarin pakai buzzer juga," ujar Johan dalam webinar berjudul “Bisakah Reforma Agraria Memberantas Mafia” Jumat lalu.
Pada webinar yang juga menghadirkan Wakil Menteri ATR/BPN ini, Johan pun mengusulkan pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memerangi mafia tanah yang dinilainya melibatkan oknum BPN. (ren)
Baca juga: Suku Baduy Jadi Korban, Polisi Diminta Bongkar Sindikat Pemalsu Madu
DPR: Polisi Harus Konsisten Tindak Penjual Pupuk Subsidi Ilegal untuk Dukung Swasembada Pangan
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv mengapresiasi operasi penggerebekan pelaku praktik ilegal penjualan pupuk bersubsidi oleh Polresta Bandung dan Polres Cimahi. Menurut dia,
