Jelang Muktamar, PPP Jateng Usul Jabatan Wakil Ketua Umum Dihapus
- Dok. PPP.
VIVA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Tengah mengusulkan agar posisi wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP dihapus karena dinilai tidak efektif.
"Struktur kepengurusan DPP harus diubah karena posisi wakil ketua umum tidak efektif, apalagi jabatan tersebut hanya sekadar mengakomodir kepentingan yang nyatanya hanya beberapa saja yang kerja," kata Ketua DPW PPP Jateng Masruhan Samsurie di Semarang, Selasa (10/11).
Menurut dia, posisi wakil ketua umum diganti menjadi ketua harian yang bisa membantu ketua umum mengkonsolidasikan kekuatan di pusat dan di daerah.
"Satu lagi soal fungsi harus diinternalisasikan nilai-nilai kejuangannya sebagai bagian penting spirit PPP sehingga kami berharap DPP harus silaturahim ke PBNU, PP Muhammadiyah, bahkan perlu silaturahim ke MUI dan pusat-pusat kekuatan umat," ujarnya.
BACA JUGA: Jika Terpilih, Suharso Monoarfa Diminta Rangkul Semua Kader PPP
Anggota Komisi A DPRD Jateng itu berharap perubahan struktur kepengurusan DPP PPP dapat segera dilakukan sebagai persiapan Pemilu 2024.
"Tantangan PPP pada 2024 sangat berat sehingga bermodal keinginan saja tidak cukup, dibutuhkan kemampuan 'leadership', manajemen organisasi, dan keseriusan secara total dalam menjalankan amanah sebagai ketum," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Masruhan menjelaskan bahwa Muktamar PPP merupakan forum di mana DPW dan DPC mempunyai kedaulatan yang sangat menentukan masa depan PPP.
"Di tangan DPW dan DPC akan ditentukan siapa ketua umun PPP lima tahun ke depan dan bagaimana program serta arah perjuangannya, khususnya menghadapi Pemiu 2024," ujarnya. (ant)
Setuju Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar PPP: Sesuai Hasil Rapimnas, Jangan Dibuat Repot
Muncul desakan agar PPP menggelar Muktamar pergantian pimpinan lebih cepat pada tahun ini, bukan 2025.
