Perluas Akses PAUD, Pemprov DKI Bangun 142 PAUD Negeri di Jakarta
- VIVA/Andri Mardiansyah
VIVA – Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tuntas dan berkualitas.
Peningkatan kualitas PAUD ini juga demi meratakan dan memperluas akses masyarakat kepada pendidikan usia dini bagi anak.
Langkah yang ditempuh Pemprov yakni dengan membangun PAUD di berbagai lokasi sebagai langkah pemerataan dan perluasan akses bagi masyarakat untuk memperoleh layanan PAUD.
Hal ini seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana. Dirinya menyampaikan PAUD negeri itu tersebar di kantor kecamatan sebanyak 22 sekolah, kantor kelurahan 100 sekolah, pasar jaya 6 sekolah, serta kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Masjid Hasyim Ashari masing-masing satu sekolah.
“Pada tahun 2020 ini, kami kembali melanjutkan gagasan pendirian PAUD Negeri sebanyak 142 lembaga yang berlokasi di Kantor Kecamatan sebanyak 22 lembaga, Kantor Kelurahan sebanyak 100 lembaga, Pasar Jaya sebanyak 6 lembaga, Kantor Dinas Pendidikan sebanyak 1 lembaga, dan Masjid Hasyim Ashari sebanyak 1 lembaga. Selain itu, ada 12 lembaga PAUD – SD Satu Atap juga sedang dalam proses pendirian tahun ini," terang Nahdiana.
Namun adanya pandemi Covid-19 berimbas pada sebagian kegiatan pendirian PAUD Negeri.
Sehingga sampai September 2020, PAUD Negeri baru yang siap melaksanakan KBM adalah sebanyak 18 lembaga. Lembaga – lembaga tersebut adalah 1 TPA di kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 4 TPA di Pasar Jaya, 1 SPS di Masjid Hasyim Ashari, dan 12 PAUD – SD Satu Atap.
Meski demikian, hingga tahun 2019 Nahdiana menyampaikan sudah terdapat 100 PAUD Negeri yang terdiri dari 67 TK Negeri, 13 TPA Negeri, dan 20 SPS Negeri. Untuk 13 TPA dan 20 SPS Negeri berlokasi di Kantor Balai Kota, Kantor Wali Kota, Kantor Kecamatan, dan Pasar Jaya.
Sehingga total PAUD Negeri yang rencananya akan resmi didirikan pada tahun 2020 adalah 242 lembaga.
“Selain kuantitas, kami juga berupaya meningkatkan kualitas dan sarana prasarana pendidikan, serta peningkatan peran ekosistem pendidikan dengan meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya PAUD," ungkap Nahdiana.
Untuk diketahui juga, pembangunan 142 PAUD itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Selain itu, program ini juga masuk dalam Kajian Strategis Daerah (KSD) Nomor 8 terkait Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD.
Sehingga, Nahdiana menegaskan bahwa seluruh PAUD Negeri yang didirikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dapat diakses secara gratis oleh masyarakat.
Penerimaan peserta didik memprioritaskan anak usia 5-6 tahun yang belum terdaftar pada lembaga PAUD manapun, berasal dari keluarga pra-sejahtera, dan jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi PAUD.
“Harapannya, pendirian PAUD Negeri ini dapat tepat sasaran dan mampu mendukung tumbuh kembang anak pada usia emas secara optimal. Semoga ikhtiar bersama seluruh pemangku kepentingan akan membuahkan hasil pendidikan terbaik bagi anak usia dini yang merupakan bentuk investasi pada generasi penerus bangsa," pungkas Nahdiana.
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
