Rocky Gerung Ungkap Misteri Hilangnya Akun Medsos 2 Juta Pengikut
- VIVA.co.id/Ifan Gusti
VIVA – Pengamat politik Rocky Gerung menilai kebebasan berpendapat masyarakat saat ini bukan terancam oleh implementasi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melainkan karena adanya arogansi kekuasaan.
"Sebetulnya kebebasan itu tidak diancam undang undang tapi diancam oleh arogansi kekuasaan. UU cuma alat. Kalau enggak ada ITE pun UU Pornografi dipakai untuk membatasi kebebasan. UU Kehutanan juga bisa saja dipakai untuk ancam kebebasan," kata Rocky dalam diskusi ILC tvOne, Selasa 3 November 2020.
Soal kebebasan, Rocky menyebut masyarakat seharusnya jangan menganggap pemerintah tengah membangun kebebasan. Apalagi saat ini banyak pihak yang membandingkan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Soeharto.
"Jelas saja Jokowi lebih bebas suasananya. Itu bukan perbandingan yang tepat. Bandingkan dengan Habibie atau SBY itu baru perbandingan. Masak Jokowi dibandingkan dengan Gajah Mada, ya enggak ada gunanya. Bandingkan dengan yang terdekat," ungkap Rocky.
Dia juga menyinggung bahwa kebebasannya berpendapat pernah dibungkam lantaran salah satu akun media sosialnya yang sudah memiliki dua juta pengikut alias followers yang tiba-tiba menghilang. Dia lalu menuduh pihak pemerintah yang "merampas" akun medsos pribadinya itu.
"UU ITE ini didesain untuk memantau dan mengintip transaksi keuangan, bukan transaksi pikiran. Ini yang terjadi hari ini. SBY membuat UU ini untuk menghasilkan transaksi yang masuk akal, sekarang Jokowi pakai ini untuk membuat pabrik borgol. Kan itu bahayanya," ujarnya.
Rocky mengatakan jika pemerintah memiliki akal maka seharusnya tidak akan ada penggunaan undang-undang apa pun demi menjaga kebebasan berpendapat di masyarakat.
"Kebebasan dan kewajiban itu tidak korelatif pada diri orang. Kalau saya punya kebebasan, saya tidak punya kewajiban untuk membatalkan kebebasan itu, karena kebebasan artinya fakultas dalam diri saya untuk memutuskan. Itu dalilnya," kata Rocky Gerung Yang merupakan pegiat ilmu Filsafat ini lagi.
Â
Gus Yahya: Masyarakat Perlu Dengar Penjelasan Pemerintah soal PPN 12 Persen
Ketua Umum NU Yahya Cholil Staquf berpandangan masyarakat perlu mendengar penjelasan pemerintah secara utuh tentang rencana kenaikan PPN 12 persen.
