Buah hingga Garam Impor, Fadli Zon: Masa Dibiarkan Pak Jokowi
- Instagram Fadli Zon @fadlizon
VIVA – Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik masih besarnya impor, dan upaya impor produk hortikultura, buah-buahan, serta garam. Meskipun, masih banyak produk tersebut bisa dihasilkan oleh petani Indonesia.
“Impor hortikultura, buah, sampai garam (yang bisa diproduksi di dalam negeri) merupakan bentuk pengkhianatan terhadap petani dan sektor pertanian kita,” tulis Fadli di akun Twitter @fadlizon yang dikutip VIVA, Senin 2 November 2020.
Anggota DPR RI ini mengingatkan Trisakti Presiden pertama RI, Bung Karno. 1. Berdaulat dalam politik, 2. Berdikari di bidang ekonomi, 3. Berkepribadian dalam kebudayaan. Sehingga, impor besar-besaran terutama produk yang bisa dihasilkan petani Indonesia tidak bisa dibiarkan.
“Masa dibiarkan pak @jokowi? Bukankah ini melawan doktrin ‘Trisakti’ Bung Karno?,” ujarnya.
Presiden Jokowi pernah menyindir kinerja anak buahnya yang terus mengimpor komoditas garam ke Tanah Air. Padahal, kata dia, untuk urusan impor harusnya bisa ditekan jika produksi nasionalnya diperbaiki.
"Masih rendahnya produksi garam nasional kita, sehingga kemudian cari yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu gitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 5 Oktober 2020.
Menurut Jokowi, selain soal produksi, Presiden juga menyebut permasalahan lain pada kualitas garam. Garam rakyat yang diproduksi oleh petani tidak terserap oleh industri karena kualitasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Asosiasi Eksportir-Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo), Hendra Jowono, mengatakan sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo perihal penerbitan RIPH dan Surat Persetujuan Impor (SPI) bernomor: 008/PRES/ASEIB/ III/2020 tertanggal 20 Maret 2020.
Hendra bersama anggota asosiasi eksportir dan importir buah berharap Presiden Jokowi merespons surat terbuka tersebut.
“Asosiasi sangat mengharapkan respons yang positif dan perdagangan yang fair dari tanggapan Bapak Jokowi,” kata Hendra, Selasa 7 April 2020.
Sambil menunggu respons dari Istana, Hendra mengatakan, lagi mempertimbangkan juga apakah perlu mengirimkan surat terbuka kepada lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Perlu dipikirkan dan sedang dipertimbangkan,” ujar dia.
Selaku pengusaha produk hortikultura, Hendra sangat setuju dengan Presiden Jokowi yang telah mengingatkan dan melonggarkan peraturan impor. Apalagi kondisi kini memerlukannya. Sayangnya, kedua kementerian terkait malah seolah menutup keran impor buah dan sayur.
Baca juga: Jubir Jokowi Dompleng Anies, Tur Moge ke Sabang Dihentikan
