Golkar Jatim Puji Jokowi Ajari Macron soal Kebebasan Proporsional

Presiden Jokowi
Sumber :
  • Twitter @jokowi

VIVA – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur (Jatim) Muhammad Sarmuji mengecam pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang menyebut Islam adalah agama yang tengah mengalami krisis. Sarmuji pun mendukung Presiden Jokowi yang mengecam pernyataan Macron itu. 

Soal Keterlibatan ‘Partai Cokelat’ di Pilgub Jateng, Jokowi: Dibuktikan Saja

Sarmuji mengatakan, Jokowi sedang mengajari Prancis untuk menggunakan kebebasan secara proporsional dan bertanggung jawab agar perdamaian dunia dapat diwujudkan.

"Presiden Prancis sudah seharusnya meminta maaf secara terbuka untuk meredakan ketegangan yang timbul atas pernyataannya," ujarnya kepada wartawan pada Minggu, 1 November 2020.

Tanggapi PDIP, Haidar Alwi Minta Pihak yang Kalah Pilkada Legowo

Baca juga: Diserang Bertubi-tubi, Emmanuel Macron Klarifikasi Pernyataan

Anggota DPR RI itu mengatakan, Macron tak sepantasnya mengeluarkan pernyataaan semacam itu. Untuk itu, kata dia, Golkar secara tegas mendesak Macron untuk meminta maaf kepada umat muslim dunia.

Respons Jokowi soal Ridwan Kamil Kalah dengan Pramono Versi Quick Count Sementara

"Ini melukai hati umat Islam, untuk itu Macron harus minta maaf kepada umat muslim sedunia," tutur politikus yang akrab disapa Cak Sar itu.

Menurutnya, radikalisme tidaklah ada dalam ajaran semua agama dan Islam tidak sedang mengalami krisis.

"Secara umum Islam yang damai justru berkembang dan menjadi arus utama perkembangan Islam dunia," kata dia.

Sarmuji juga mengutuk kebebasan yang dapat menghancurkan harmoni dunia.

"Kita membutuhkan kearifan sebagai warga global untuk tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Presiden Prancis seharusnya mengerti sejak lama bahwa pembuatan dan penayangan karikatur Nabi menyinggung perasaan umat Islam," ujarnya.

Sarmuji berharap kasus ini menjadi yang terakhir dan menjadi pelajaran penting bagi semua pemimpin dan tokoh dunia.

"Tuntutan untuk menciptakan dunia yang lebih damai tidak hanya diarahkan kepada satu kelompok tertentu tetapi menjadi kewajiban bagi semua warga dunia," katanya. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya