Dukung Boikot Produk Prancis, PKS: Presiden Macron Pantas Dikecam
- Politico Europe
VIVA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, angkat bicara terkait sikap permusuhan yang dilakukan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, terhadap muslim setelah insiden terbunuhnya seorang guru Prancis yang mempertunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas.
"Bukan kali ini saja Prancis melakukan tindakan agresif terhadap Islam maupun komunitas muslim, baik dalam skala perorangan maupun Negara. Maka sudah sepatutnya umat Islam di seluruh dunia marah dan mengecam sikap permusuhan yang ditunjukkan secara eksplisit oleh Macron," kata Bukhori di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2020.
Baca: prancis-suburkan-islamofobia">MUI Nilai Presiden Prancis Suburkan Islamofobia
Politisi PKS ini sangat mendukung tindakan warganet, masyarakat Arab yang melakukan boikot, maupun segenap muslim di seluruh dunia yang merasa terusik sehingga memutuskan berdiri untuk membela kemuliaan Nabi Muhammad.
"Ilustrasi Nabi Muhammad melalui gambar adalah hal yang sangat sensitif dan sangat mengusik rasa keagamaan umat Islam mengingat dalam tradisi Islam hal tersebut secara jelas dilarang. Karena itu, jika ia memang berkomitmen untuk menghormati segala perbedaan dalam semangat perdamaian, semestinya ia juga mampu menghormati prinsip kebebasan berkeyakinan sebagai sebuah nilai universal," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar Presiden Prancis segera meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya proses radikalisasi terselubung dan meruncingnya polarisasi di tengah masyarakat Prancis dan global.
"Saya khawatir sikap ofensif yang ditunjukan oleh Macron ini akan memicu bahaya di kemudian hari jika tidak diantisipasi," ucapnya.
Karena isu ini sangat potensial menjadi tunggangan oleh segelintir kelompok radikal untuk menciptakan kekacauan di tengah masyarakat. Sehingga bisa berakibat pada timbulnya lebih banyak korban. "Sebelum segalanya menjadi lebih buruk, Ia harus meminta maaf dan memastikan penghinaan ini tidak terulang di waktu mendatang," paparnya.
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa bukan tempatnya untuk memberikan penilaian atas keputusan Charlie Hebdo untuk menerbitkan kartun Nabi Muhammad.
Macron, berbicara selama kunjungan ke Lebanon pada hari Selasa kemarin, mengatakan penting bagi warga Prancis memang harus menghormati satu sama lain, dan menghindari "dialog kebencian". Namun dia menegaskan tidak akan mengkritik keputusan majalah satir itu untuk menerbitkan ulang kartun tersebut.
Tak hanya itu, Macron kemudian malah memuji nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berbicara di Prancis. Dia berkata: "Tidak pernah menjadi tempat presiden Republik (Prancis) untuk memberikan penilaian atas pilihan editorial jurnalis atau ruang redaksi. Itu tidak pernah. Karena kami memiliki kebebasan pers."
"Di Prancis ada kebebasan menghujat yang melekat pada kebebasan hati nurani. Saya di sini untuk melindungi semua kebebasan ini. Di Prancis, orang bisa mengkritik presiden, gubernur, penistaan," katanya. (ase)
Setelah Mary Jane, Menko Yusril: Prancis dan Australia Ajukan Permohonan Pemindahan Narapidana
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Prancis dan Australia mengajukan permohonan pemindahan napi
