KPK Eksekusi Bupati Kepulauan Talaud ke Lapas Perempuan Tangerang
- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK">KPK) mengeksekusi mantan Bupati nonaktif Kepulauan Talaud, Sri Wahyuni Maria Manalip ke Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita Tangerang. Dia akan menjalani hukuman penjara selama 2 tahun menyesuaikan putusan Peninjauan Kembali atau PK yang diajukan Sri Mulyani.
"Jaksa eksekusi KPK Leo Sukoto Manalu telah melaksanakan putusan Peninjauan Kembali No.270PK/Pid.Sus/2020 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama Terpidana Sri Wahyuni Maria Manalip dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada awak media, Senin, 26 Oktober 2020.
Pada perkaranya, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali (PK) Sri Wahyuni dari 4 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun. Ali juga menambahkan, Sri Wahyumi telah melunasi pembayaran denda.
"Terpidana juga telah melunasi pembayaran denda sebesar Rp200 juta dan telah disetorkan ke kas negara sebagai bagian aset recovery pada hari Jumat 2 Oktober 2020,” kata Ali.
Dalam kasus ini, KPK telah menjerat tiga tersangka, yakni Sri Wahyu, Benhur, dan Bernard Hanafi Kalalo. Sri diduga menerima sejumlah barang mewah dan uang suap dari Benhard melalui Benhur.
Barang-barang mewah tersebut diduga sebagai pemberian suap dari Bernard untuk Sri demi mendapatkan proyek di Talaud.
Proyek yang dimaksud, menurut dugaan KPK, adalah 2 proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo.
Sejumlah barang yang diterima mantan Bupati Kepulauan Talaud itu adalah tas tangan Chanel senilai Rp97.360.000, tas Balenciaga senilai Rp 32.995.000, jam tangan Rolex senilai Rp224.500.000, anting berlian Adele Rp32.075.000, cincin berlian Adelle Rp76.925.000, serta uang tunai senilai Rp50 juta.
Banyak Khawatir Bayar Pakai QRIS Kena PPN 12 Persen, Ini Penjelasan Ditjen Pajak
Banyak pihak khawatir bahwa pembayaran menggunakan QRIS juga akan dikenakan tambahan 12 persen.
