Penjelasan Pemerintah Soal Izin Penggunaan Darurat Vaksin COVID-19

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 membantah bahwa pemerintah tergesa-gesa dalam menggunakan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) pada vaksin COVID-19.

BPOM Targetkan WHO Maturity Level 4 untuk Tingkatkan Kualitas Pengawasan Kesehatan Masyarakat

Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito menjelaskan bahwa pengembangan vaksin memiliki lima tahap sebelum memasuki masa produksi secara massal dan menggunakan EUA untuk diedarkan.

“Proses awal yang harus dilakukan adalah penelitian dasar, kemudian dilakukan uji pre-klinis baru kemudian tiga fase uji klinis,” tutur Wiku seperti dikutip dari siaran pers pada Senin, 26 Oktober 2020.

Kenali Penyebab Alergi Makanan, IDI Lombok Barat Berikan Informasi Pengobatan

Setelah lulus fase uji klinis tiga baru kemudian dikatakannya bisa diajukan untuk persetujuan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Di tahap persetujuan atau paling akhir inilah keputusan EUA bisa diambil atau tidak.

Direktur Registrasi Obat BPOM, Lucia Rizka Andalusia, mengungkapkan bahwa EUA bisa diambil bila memang kondisi keperluannya genting dan sudah lulus uji klinis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

BPOM Terbitkan Izin Edar Untuk Dua Obat Terapi Kanker, Berapa Efikasinya?

"Demikian juga untuk vaksin ini, uji klinisnya bukan hanya dilakukan di Indonesia tapi dilakukan di multi center, dilakukan di beberapa negara secara bersamaan,” ungkap Lucia.

Dia memastikan, pemerintah melalui BPOM terus melakukan monitoring secara berkala untuk mendapatkan data khasiat dan keamanan vaksin secara lengkap. (ren)

sup ayam

Rahasia Sembuhkan Flu Cepat dengan Sup Ayam di Rumah? Dijamin Manjur!

Kenapa Flu Selalu Mengganggu Aktivitas Kita? Flu adalah penyakit yang tampaknya sepele, tetapi dampaknya sangat mengganggu. Hidung tersumbat, tenggorokan gatal, batuk....

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024