Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, PA 212: Janji Belum Terealisasi
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Persaudaraan Alumni 212 memberikan catatan terkait satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam memimpin Indonesia.
"Belum ada prestasi yang menonjol, janji-janji belum bisa terealisasi," kata Ketua PA 212, Slamet Maarif kepada VIVA di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2020.
Bahkan, ia menuding pemerintahan Presiden Jokowi ini antikritik dan tidak mau membuka pintu dialog dengan pengunjuk rasa, memaksakan undang-undang yang ditentang umat Islam seperti Haluan Ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Omnibus Law.
Kemudian, pelemahan KPK begitu tampak, pengelolaan pemerintahan gagal, pertumbuhan ekonomi drastis turun, dan gejala Islamopobia begitu tampak. Masuk tahun keenam mulai antikritik (yang berbeda sikap disikat habis).
Baca juga: Fadli Zon: Jokowi Harus Bangun Rekonsiliasi, Bukan Diskriminasi
"Dominasi kaum minoritas atas warga Indonesia asli tak bisa dipungkiri sehingga mengarah rakyat jadi budak di negara sendiri," ujarnya.
Tentunya, lanjut dia, evaluasi ini harus jadi perhatian serius pemerintah Jokowi-Maruf. “Jika memang merasa tidak mampu saran saya sebaiknya mundur secara terhormat,” ujar Slamet Maarif.
Sementara itu, Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin, mengatakan pihaknya mempunyai catatan atas satu tahun rezim Jokowi pada periode kedua ini.
"Catatan sudah pastinya semua rakyat sudah tahu akan memberikan rapor kebakaran yang isinya hampir merah semua, bahkan sudah menuju kebangkrutan, dan krisis di segala bidang yang makmur, dan sukses hanya para cukong," kata Novel Bamukmin.
Menurutnya, resesi ekonomi tak bisa terelakkan karena jumlah utang dalam pemerintahan Jokowi terbanyak dalam sejarah Indonesia. Indonesia bahkan masuk dalam 10 besar negara dengan utang terbesar di dunia.
Belum lagi, diutarakannya, masalah hukum paling amburadul dalam sejarah. Dia menyebut partai Jokowi, yakni PDIP sebagai partai paling terkorup, dan juga diduga kuat sudah terpapar PKI gaya baru.
“Dengan puncaknya RUU HIP yaitu mau menjadikan Pancasila menjadi Ekasila. Dan sudah terbukti inisiatornya dilaporkan, namun tidak diproses sampai saat ini," ujarnya.
Serta, Undang-Undang Cipta Kerja yang disebutnya belum final, tapi sudah menjadi undang-undang. Kemudian disebutnya buruknya penyelenggaraan pemilu 2019 yang mengakibatkan lebih dari 700 petugas KPPS wafat. (ase)
