Demo Simpatik Tolak Omibus Law Kolaborasi Mahasiswa dan Buruh
- VIVA/Lucky Aditya
VIVA – Massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Malang Melawan berunjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Alun-alun Tugu, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, 20 Oktober 2020. Demonstrasi itu berjalan damai dan lancar.
Mereka berdemonstrasi secara simpatik dengan berjalan alias long march sejak dari Stadion Gajayana, Kota Malang. Ribuan orang peserta unjuk rasa itu kemudian berhenti di perempatan Radja Bali atau Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang. Aksi mereka sempat membuat aktivitas perekonomian di kawasan itu terhenti. Sejumlah kantor perbankan harus tutup lebih awal.
Massa aksi melakukan orasi di tengah jalan. Massa merapatkan barisan dengan tali agar tidak disusupi kelompok lain yang berniat memprovokasi. Selanjutnya, massa berjalan menuju Kawasan Alun-alun Tugu, Kota Malang. Di sini mereka melakukan aksi teatrikal dengan lakon pembatalan UU Omnibus Law.
Baca: Pendemo Mau Pulang dengan Longmarch, Polisi Malah Bubarkan Paksa
Perwakilan Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI), Andy Irfan, mengatakan demonstrasi menolak UU Omnibus Law di Malang tidak akan berjalan anarkis dan rusuh. Menurutnya, kerusuhan yang terjadi pada aksi di Malang, Kamis, 8 Oktober, karena tidak ada titik temu antara demonstran dan polisi yang berjaga.
"Aksi menolak Omnibus Law itu tidak ingin membuat kerusuhan. [Kerusuhan] itu terjadi karena ketidaksiapan polisi untuk berdialog dengan demonstran; tidak profesional dalam penerapan protokol keamanan aksi," kata Andy.
Demonstran yang menolak UU Omnibus Law tidak ingin kekerasan. Massa ingin kedamaian dan mencita-citakan masyarakat Indonesia makmur dan sejahtera. Mereka mengajak masyarakat dan organisasi lainnya untuk mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pembatalan Omnibus Law.
Diintimidasi
Demonstran dari Aliansi Malang Melawan mengungkapkan terjadi intimidasi sebelum unjuk rasa. Buruh dan mahasiswa dilarang ikut unjuk rasa dengan berbagai alasan. Beberapa organisasi bahkan didatangi intelijen polisi untuk membatalkan aksi unjuk rasa pada 20 Oktober 2020.
"Karena ada intimidasi yang begitu sistematik, karena ada kekhawatiran dan ketakutan, teman-teman buruh dilarang ikut aksi dengan beragam alasan. Teman-teman mahasiswa juga seperti itu, organisasi didatangi intelijen polisi, misalnya, hal-hal itu menimbulkan ketakutan," ujarnya.
Andy mengatakan, intimidasi yang begitu sistematis justru memicu kemarahan para demonstran. Dengan tegas, mereka menolak tudingan aksi mereka ditunggangi pihak lain. Karena, semua demonstran berada dalam satu suara menolak UU Omnibus Law.
Aksi itu berjalan lancar. Massa bubar dengan tertib tepat pada pukul 16.30 WIB atau 30 menit dari batas waktu maksimal unjuk rasa. Bahkan mereka juga menyapa polisi dan membersihkan sampah-sampah yang mereka bawa.
Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi Temui Buruh, Bahas Kenaikan Upah 2025 hingga Rp 6,5 Juta
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi secara langsung menerima audiensi dari perwakilan buruh yang melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah minimum 2025
