Setahun Periode Kedua Jokowi, Bagaimana Nasib Demokrasi Indonesia?

"Salah satu yang luar biasa di periode kedua ini adalah dukungan politik di parlemen dan birokrasi yang lebih efektif," jelas Aria Bima kemudian.

Bagaimana dengan kepuasan publik?

Merujuk survey yang dilakukan Litbang Kompas, sebesar 46,3% responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi selama satu tahun terakhir. Sementara 6,2% menyatakan sangat tidak puas.

Hasil itu didapat dari survey yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.

Aria Bima dari PDIP mengakui ketidakpuasan publik dalam satu tahun periode kedua Jokowi, disebabkan oleh adanya "anomali" berupa pandemi virus corona yang membuat semua misi dan target pemerintahan Jokowi tersendat.

Sementara, Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Demokrat - yang juga merupakan oposisi di pemerintahan Jokowi- mencermati aspek kebebasan sipil di satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua.

"Benar bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjadi 74,92 akan tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1,26 poin," ujarnya, merujuk pada data indeks yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus lalu.

"Saya memahami betul bahwa dalam periode keduanya beliau pernah menyatakan bahwa akan memimpin tanpa beban sehingga acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. Akan tetapi saya mengingatkan agar seluruh kebijakan harus sesuai dengan koridor hukum serta kehendak dari rakyat," cetusnya.