Setahun Periode Kedua Jokowi, Bagaimana Nasib Demokrasi Indonesia?

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa trias politika yang diagung-agungkan oleh teori politik demokrasi "tidak berjalan baik" di tahun pertama pemerintahan Jokowi.

Sebab, peran legislatif sangat minimal terhadap pengawasan eksekutif, demikian halnya dengan yudikatif yang semestinya mengawasi legislatif dan eksekutif.

Dengan koalisi gemuk yang kini ada di pemerintahan, kata dia, aksi-aksi oposisi sangat terbatas.

Mardani Ali Sera, ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera yang saat ini menjadi oposisi pemerintah Jokowi, mengatakan kondisi parlemen yang dikuasai oleh partai pendukung Jokowi, membuat demokrasi tidak sehat.

"Kondisi sekarang terus terang merupakan cermin demokrasi yang sakit, karena ada lompat pagar setelah pilpres itu sebenarnya merusak suasana demokrasi dan antusias masyarakat," katanya.

"Ini bisa jadi boomerang bagi engagement publik terhadap demokrasi. Kekecewaan public merupakan counter yang membunuh demokrasi kita," ujarnya kemudian.

Akan tetapi, Aria Bima, politisi Partai PDI-P yang menjadi partai penyokong Jokowi beralasan koalisi partai di parlemen harus kuat demi memuluskan program-program Jokowi.

"Presiden Jokowi selalu lebih menekankan soal deliver, daripada sending, hal ini membutuhkan dukungan dan partipasi masyarakat yang kuat," kata dia.