Setahun Periode Kedua Jokowi, Bagaimana Nasib Demokrasi Indonesia?

"Saya garis bawahi pemerintah tidak pernah seperti rezim yang terdahulu melakukan pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan memproses mereka yang kritis karena alasan politik," tegasnya.

"Semua murni dilakukan di atas koridor hukum dan supremasi hukum menjadi platform yang jadi pegangan pemerintah," ujar Donny.

`Inovasi politik` dan `tanpa beban`

Lebih jauh, Hendri Satrio yang juga merupakan pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menilai pada periode kedua, Jokowi berupaya melakukan "inovasi politik" dengan mengutarakan dirinya "tanpa beban" di awal pemerintahan periode kedua tahun lalu.

Inovasi politik dan pemerintahan tanpa beban itu, ujar Hendri, diterjemahkan dengan "merekrut menteri-menteri yang tak biasa dilakukan presiden sebelumnya".

Misalnya, merekrut apa yang dia sebut sebagai "menteri milenial" dengan jabatan usia muda dan menggaet politisi yang sebelumnya oposisi untuk menduduki kursi menteri.

"Itu adalah inovasi yang dilakukan Jokowi di awal pemerintahannya untuk memudahkan dia menyelesaikan janji-janji kampanye pada pilpres waktu itu. Namun tidak smooth (lancar) jalannya," jelas Hendri.

Pernyataan "tanpa beban" di awal pemerintahan, kata Hendri, juga tercermin dalam peraturan-peraturan kontroversial yang disahkan bersama DPR.