Setahun Periode Kedua Jokowi, Bagaimana Nasib Demokrasi Indonesia?

Sementara, Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti menyebut penerapan pasal karet dalam UU ITE dan kekerasan oleh polisi membuat Indonesia tak hanya mengalami resesi ekonomi di tengah pandemi, namun juga resesi demokrasi,

"Penurunan kondisi demokrasi ini disebabkan oleh beberapa aspek, di antaranya penyempitan ruang masyarakat sipil, pola yang berulang terkait budaya kekerasan dan pelibatan aparat keamanan dan pengabaian penyelesaian kasus pelanggaran berat dan minimnya partisipasi public dalam implementasi proses demokrasi," kata Fatia dalam peluncuran laporan catatan Kontras atas kinerja satu tahun Joko Widodo dan Ma`ruf Amin, Senin (19/10).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengungkapkan kehadiran Undang-undang ITE "meminimalisir arti demokrasi pada satu tahun pemerintahan Jokowi karena "diterjemahkan terlalu berlebihan".

"Undang-undang ITE itu benar-benar menutup musyawarah mufakat dan meminimalisir arti demokrasi. Bila tidak suka gunakan UU ITE. Itu yang menurut saya menjegal demokrasi dalam era Pak Jokowi," ujar Hendri.

Selain itu, keinginan pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat, juga sangat minim, kata Hendri.

Misalnya, dalam UU Cipta kerja yang dikeluhkan massa yang berdemo adalah beberapa butir pasal dalam UU setebal 812 halaman.

"Namun pemerintah tidak berusaha untuk mendengarkan bahkan cenderung defensif dengan pernyataan `Kalau Anda tidak suka silakan judicial review ke MK`," jelas Hendri.

Tapi, tudingan-tudingan itu dibantah oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, yang menegaskan pembungkaman atau penahanan terhadap mereka yang berseberangan tidak dilakukan atas nama politik, melainkan murni kasus hukum.