Setahun Periode Kedua Jokowi, Bagaimana Nasib Demokrasi Indonesia?

Seperti halnya dalam rangkaian demonstrasi sebelumnya, mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo membatalkan UU Cipta Kerja yang dijuluki sebagai Omnibus Law itu, dan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Gelombang penolakan UU Cipta Kerja yang dianggap kontroversial muncul di berbagai daerah sejak 6 Oktober hingga 16 Oktober lalu diikuti oleh massa dari elemen buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam satu tahun terakhir justru memperlemah penegakan hukum dan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, menghancurkan lingkungan, dan merampas ruang hidup masyarakat

Salah satu contoh yang diangkat adalah pengesahan sejumlah undang-undang kontroversial seperti revisi UU KPK, revisi UU Minerba, revisi UU MK dan pengesahan UU Cipta Kerja.

"Dengan diketoknya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, maka paket agar oligarki semakin berkuasa di Indonesia sudah lengkap," kata Ketua YLBHI Asfinawati dalam keterangan tertulis.

Sedangkan pihak-pihak yang bertentangan dengan narasi yang dibangun oleh pemerintah justru dikriminalisasi menggunakan UU ITE, pemblokiran akun media sosial, peretasan akun mereka yang kritis kepada pemerintah, hingga pemadaman internet.

Kekerasan terhadap massa aksi juga terus terjadi.

Berdasarkan data kepolisian per 13 Oktober 2020 tercatat 5.198 peserta aksi yang ditangkap polisi.