Setahun Periode Kedua Jokowi, Bagaimana Nasib Demokrasi Indonesia?

Momen satu tahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo diwarnai dengan gelombang demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Pegiat HAM menyebut dalam satu tahun terakhir, terjadi "resesi demokrasi" dan pembungkaman kebebasan berpendapat. Namun pemerintah melalui Kantor Staf Presiden membantah tudingan tersebut.

Sementara pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, menilai koalisi gemuk dalam periode kedua Presiden Jokowi disebut sebagai "pemerintahan terkuat yang pernah ada", namun itu justru menciptakan "demokrasi terbatas" dalam kinerja satu tahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.

"Pasca reformasi ini adalah pemerintahan terkuat yang pernah ada. Oposisi tidak terlalu berperan banyak, bahkan sedikit sekali jumlahnya di parlemen dan pemerintah bisa bergerak seenaknya dan semaunya karena dengan dukungan parlemen yang maksimal maka tidak ada tantangan yang berarti," ujar Hendri kepada BBC News Indonesia, Selasa (20/10).

"[Oposisi] dari civil society pun bisa sering dibantah atau sering ditutup dengan UU ITE," ujarnya, seraya menambahkan demokrasi yang terbatas ini membuat kebebasan berpendapat menjadi berkurang.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahrial Adian menegaskan pembungkaman atau terhadap "mereka yang berseberangan" tidak dilakukan atas nama politik, melainkan "murni kasus hukum".

Oligarki dan resesi demokrasi

Elemen mahasiswa dan buruh kembali turun ke jalan di sejumlah kota untuk berunjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta Kerja pada Selasa (20/10), bersamaan dengan momen satu tahun Presiden Joko Widodo menjabat dalam periode kedua pemerintahannya.