Demokrat Ingatkan Tak Semua Represi Aparat Menghasilkan Ketakutan
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mengingatkan pemerintah dan aparat untuk tidak represif menghadapi mahasiswa, serikat pekerja dan masyarakat yang berdemonstrasi menentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Sebab, kata Andi, sebagaimana dia tulis dalam akun Twitter @AndiArier_ yang dikutip VIVA, Selasa 20 Oktober 2020, “Tidak semua represi menghasilkan ketakutan.”
Menurut aktivis tahun 1998 itu, pemerintah harus belajar dari sejarah pada 1996 ketika pemerintah dan aparat sangat represif. Tindakan represif justru memicu gelombang aksi lebih besar dan melengserkan kekuasaan beberapa tahun kemudian lewat reformasi.
“Banyak yang prediksi setelah represi 27 Juli 1996 rakyat akan takut karena ancaman UU, penangkapan dan bahkan nyawa. Ternyata yang terjadi sebaliknya muncul gelombang besar protes di 1997-1998,” ujarnya.
Baca: KAMI Jabar Berdalih Sponsori Demo Rusuh Omnibus Law untuk Kemanusiaan
Kelompok mahasiswa, terutama Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), akan kembali berdemonstrasi menolak Omnibus Law pada Selasa, 20 Oktober. Mereka menilai Omnibus Law hanya menguntungkan oligarki dan menyengsarakan rakyat kecil.
"Yang dinilai merampas hak hidup seluruh rakyat Indonesia dan justru lebih banyak menguntungkan penguasa dan oligarki," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian dalam siaran persnya yang dikutip pada Selasa.
BEM SI juga mengecam pemerintah yang menyarankan agar pihak yang tak setuju Omnibus Law mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Menurut mereka, tindakan pemerintah itu seperti menantang rakyat. “Padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut,” ujarnya. (ren)
Respons Megawati, Demokrat Nilai Anggaran Makan Bergizi Rp 10 Ribu Sudah Pas
Ketua Demokrat, Herman Khaeron, menilai anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu, sudah pas. Ini juga merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
