Demokrat Ingatkan Tak Semua Represi Aparat Menghasilkan Ketakutan

Andi Arief
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

VIVA – Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mengingatkan pemerintah dan aparat untuk tidak represif menghadapi mahasiswa, serikat pekerja dan masyarakat yang berdemonstrasi menentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Demokrat Ingatkan Pemerintah Pastikan PPN 12 Persen Hanya untuk Kalangan Atas

Sebab, kata Andi, sebagaimana dia tulis dalam akun Twitter @AndiArier_ yang dikutip VIVA, Selasa 20 Oktober 2020, “Tidak semua represi menghasilkan ketakutan.”

Menurut aktivis tahun 1998 itu, pemerintah harus belajar dari sejarah pada 1996 ketika pemerintah dan aparat sangat represif. Tindakan represif justru memicu gelombang aksi lebih besar dan melengserkan kekuasaan beberapa tahun kemudian lewat reformasi.

Prabowo Kenakan PPN 12 Persen Hanya Barang Mewah, Ketum AHY: Demokrat Dukung Keberpihakan ke Rakyat

“Banyak yang prediksi setelah represi 27 Juli 1996 rakyat akan takut karena ancaman UU, penangkapan dan bahkan nyawa. Ternyata yang terjadi sebaliknya muncul gelombang besar protes di 1997-1998,” ujarnya.

Baca: KAMI Jabar Berdalih Sponsori Demo Rusuh Omnibus Law untuk Kemanusiaan

Demokrat Dukung PPN 12 Persen Asal Tak Menyasar pada Kebutuhan Pokok Rakyat

Kelompok mahasiswa, terutama Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), akan kembali berdemonstrasi menolak Omnibus Law pada Selasa, 20 Oktober. Mereka menilai Omnibus Law hanya menguntungkan oligarki dan menyengsarakan rakyat kecil.

"Yang dinilai merampas hak hidup seluruh rakyat Indonesia dan justru lebih banyak menguntungkan penguasa dan oligarki," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian dalam siaran persnya yang dikutip pada Selasa.

BEM SI juga mengecam pemerintah yang menyarankan agar pihak yang tak setuju Omnibus Law mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Menurut mereka, tindakan pemerintah itu seperti menantang rakyat. “Padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut,” ujarnya. (ren)

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra

Bagi Demokrat Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen Harus Dihormati: Itu FInal

Partai Demokrat menghormati putusan MK, yang mengabulkan gugatan penghapusan persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen. Ini final

img_title
VIVA.co.id
2 Januari 2025