Setahun Jokowi-Ma'ruf, PKS: Efektif Bekerja Hanya 4 Bulan Pertama
- VIVA/Rifki Arsilan
VIVA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mardani Ali Sera, turut memberikan catatan terkait satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Mardani mengatakan setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hanya efektif bekerja 4 bulan pertama, sedangkan delapan bulan terakhirnya disibukkan dengan pandemi COVID-19.
Mardani menilai dari berbagai macam aspek, penanganan pandemi COVID-19 yang dinilai jauh dari kata memuaskan. Karena angka kasus COVID-19 terus bertambah dan belum menunjukkan adanya penurunan.
"Penanganan yang tidak sistematis menjadi dasar penilaian buruknya kinerja penanganan COVID-19. Padahal jika bekerja secara sistematis pandemi COVID-19 dapat menjadi pijakan kokoh penguatan sistem kesehatan nasional ketika anggaran kesehatan dinaikkan dan diprioritaskan,” kata Mardani, Selasa, 20 Oktober 2020.
Baca juga: Nama Presiden Joko Widodo Diabadikan Jadi Jalan di Abu Dhabi
Menurutnya, Kementerian Kesehatan tidak mengambil peran utama. Mestinya jaringan Puskesmas diperkuat kualitas dan kuantitasnya. Target satu desa satu puskesmas masih jauh dari harapan.
Mendagri yang dipilih Jokowi, yakni Tito Karnavian, juga dianggap kehilangan peluang menjadi kementerian utama untuk menjadi manajer dalam pendisiplinan publik menghadapi COVID-19. Pria yang juga duduk di Komisi II DPR RI itu menilai, kemarahan Jokowi beberapa waktu lalu kepada menterinya dianggap menunjukkan ketidakmampuannya memahami krisis secara utuh dan mendasar.
"Justru kotak katik struktur Gugus Tugas yang tidak punya kaki ke bawah mewarnai penanganan COVID-19," ujar Mardani.
Penegakan hukum jauh dari harapan
Kemudian untuk bidang penegakan hukum, kata Mardani, semakin menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan. Peranan KPK yang lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan, dan rencana pemberian mobil dinas yang mencuat belakangan ini dianggap bertentangan dengan konsep single salary-nya KPK yang disebut Mardani menjadi cerita sedih.
"Kebakaran di Kejagung dan penanganan kasus Djoko Tjandra yang belum membongkar semuanya menjadi catatan besar. Belum lagi skandal Omnibus Law yang memicu reaksi publik hingga hari ini," ujarnya.
Untuk bidang ekonomi, Mardani menyoroti jurang resesi yang dialami oleh Indonesia. Kondisi tersebut dianggap sangat menyulitkan masyarakat Tanah Air.
"Rencana jaring keselamatan publik dengan bansos dan sembako belum mampu menjaga kebutuhan minimal publik pada level terbawah. Pelaku UMKM belum mendapatkan secara konkret bantuan yang sudah dianggarkan. Makanya serapannya jauh dari harapan," kata Mardani.
Namun meski banyak menyampaikan catatan tersebut, Mardani tidak menampik bahwa sampai saat ini Jokowi sudah bekerja keras. "Benar Pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian kementerian gagap dan hilang fokus dan secara umum nilai yang didapat 4 dari skala 10," ujarnya.
Istana Respons Hasil Survei Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi
Sebanyak 75,6 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas. La
