Demo Lagi Tolak UU Ciptaker, BEM SI Cemas Gugatan ke MK Percuma
- VIVA/Solihin
VIVA – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada hari ini, Selasa, 20 Oktober 2020. Mereka menilai Omnibus Law hanya menguntungkan oligarki dan menyengsarakan rakyat kecil.
"Yang dinilai merampas hak hidup seluruh rakyat Indonesia dan justru lebih banyak menguntungkan penguasa dan oligarki," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian dalam siaran persnya yang dikutip pada Selasa, 20 Oktober 2020.
Baca Juga: Mahfud MD Minta Aparat yang Amankan Demo Tidak Bawa Peluru Tajam
BEM SI juga mengecam pemerintah yang menyarankan agar pihak yang tak setuju Omnibus Law mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Menurut mereka, tindakan pemerintah itu seperti menantang rakyat.
"Meskipun terjadi penolakan dari berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia, kami sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja, padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut," ujar Remy.
Remy mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya pernah meminta dukungan MK mengenai Omnibus Law. Sehingga gugatan masyarakat ke MK dinilai bisa percuma nanti.
"Terlebih lagi sebelumnya Presiden telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendukung UU Cipta Kerja serta revisi terhadap UU Mahkamah Konstitusi, hal tersebut memberikan kesan bahwa melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja bukan merupakan cara yang efektif," kata Remy.
Selain mengenai Omnibus Law, aksi unjuk rasa besok juga ditujukan untuk mengecam tindakan aparat kepolisian yang represif terhadap massa aksi-aksi yang sebelumnya. (ase)
BEM SI Siap Gelar Aksi Tolak Kenaikan PPN 12 Persen
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan kesiapannya untuk menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan tarif PPN 12 persen.
