Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Presiden Lebih Inovatif
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin terhitung genap satu tahun pada hari Selasa 20 Oktober 2020. Sejumlah pihak menyampaikan pandangannya terkait kinerja pemerintah.
Termasuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, yang menilai harus ada perubahan ke depan.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap fokus, serta terus adaptif dan inovatif dalam memimpin negara. Terlebih dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 saat ini, Presiden harus lebih inovatif.
"Seluruh jajaran kementerian dan lembaga agar dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antarlembaga, khususnya kepada Kementerian Sosial, sebagai tulang punggung pemberian bantuan sosial atau bansos, agar pemanfaatan program pemerintah melalui jaring sosial dapat terus dioptimalkan," kata Bamsoet, Senin, 19 Oktober 2020.
Baca juga: Mahasiswa dan Ormas Demo 20 Oktober, 6 Ribu TNI-Polisi Jaga Istana
Politikus Partai Golkar ini menginginkan pemerintah terus bekerja menanggulangi COVID-19. Kesehatan masyarakat merupakan hal yang utama, namun perekonomian juga tak bisa diabaikan penanganannya.
"Mendorong pemerintah untuk terus berupaya dalam mengedepankan kesehatan masyarakat dan menyelamatkan perekonomian nasional, dengan melakukan berbagai cara dan strategi yang fleksibel, cepat, dan tepat, serta mengoptimalkan pelaksanaan program Penyelamatan Ekonomi Nasional/PEN," ujar Bamsoet.
Selain itu, seiring dengan upaya menangani pandemi COVID-19, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi melalui reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Pemerintah harus mampu menjalankan apa yang telah dijanjikan.
"Pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi melalui reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi, kelima hal tersebut merupakan lima program prioritas Jokowi-Ma'ruf di masa lima tahun kepemimpinan mereka," ujarnya. (ase)
Calon Dewas KPK Heru Kreshna Tak Setuju Tersangka Korupsi Dipajang ke Publik: Itu Membunuh karakter
Calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Dewas KPK, Heru Kreshna Reza, mengaku dia tidak setuju jika seorang tersangka kasus korupsi ditampilkan ke publik.
