Tuntut Omnibus Law Dicabut, Ribuan Buruh Jawa Timur Akan Demo Lagi

Ilustrasi buruh tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

VIVA – Buruh dan beberapa elemen lain akan berdemo lagi di Kota Surabaya, Jawa Timur, selama empat hari berturut-turut pada Selasa hingga Jumat, 20-23 Oktober 2020. Massa mengatasnamakan Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) turun jalan lagi karena kecewa pada hasil audiensi dengan Menkopolhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu.

Ratusan Buruh Bekasi Gelar Aksi, Tuntut Kenaikan Upah hingga 10 Persen

Poster pengumuman dan ajakan aksi Getol beredar di grup-grup WhatsApp dan media sosial sejak Minggu kemarin. Dalam poster, sejumlah elemen akan bergabung dalam aksi tersebut, di antaranya, KSPI, KASBI, FSPMI, FSP KEB KSPI, KP SPBI, SPN, FBTPI KASBI, LBH Surabaya, GMNI, Walhi, IMM, Untag Bergerak, Dema FTK UINSA, Aliansi Mahasiswa Unair, Serbu Setan, dan beberapa elemen lainnya.

Peserta aksi diperkirakan sekira tiga ribu orang. Wakil Ketua FSPMI Jatim, Nurudin Hidayat, mengatakan, massa yang terdiri atas buruh dan mahasiswa itu akan berkumpul di jalan depan Kebun Binatang Surabaya sekira pukul 12.00 WIB. "Selanjutnya kita bergerak longmarch menuju Gedung Grahadi," katanya dihubungi wartawan pada Senin, 19 Oktober 2020.

Tuntut Upah Naik 10 Persen dan Pembatalan Omnibus Law, Buruh se-Indonesia Mau Aksi Selama Seminggu

Baca: Politikus Demokrat Benny Harman Mengaku Diserang Pasukan Hantu

Nurudin menjelaskan, demonstrasi kembali digelar karena kecewa dengan hasil audiensi dengan Menkopolhukam Mahfud MD di Jakarta beberapa waktu lalu. Saat itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang mengantar para buruh.

Partai Buruh Pragmatis dengan Dukung Pemerintahan Prabowo, Menurut Profesor Politik

Melalui Menkopolhukam, 25 perwakilan buruh Jatim meminta pemerintah agar mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Namun, kata Nurudin, Mahfud MD menyarankan buruh agar menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Buruh tidak puas dan merasa aspirasi mereka tidak terakomodasi. "Kita akan aksi sampai tuntutan kita mencabut UU Omnibus Law dicabut. Itu harga mati," ujarnya.

Pemungutan suara atau pencoblosan di pemilu. (Foto ilustrasi).

Evaluasi Pelaksanan Pemilu 2024, DPR Mau Bikin Omnibus Paket Politik

Setidaknya ada tiga paket UU politik yang dipertimbangkan dalam omnibus politik itu. 

img_title
VIVA.co.id
31 Oktober 2024