Biaya Vaksin COVID-19 buat Warga Miskin Non-BPJS Ditanggung Pemerintah
- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan siap membiayai warga tak mampu yang bukan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk vaksinasi COVID-19. Vaksinasi akan dimulai akhir 2020 dengan penerima pertama diprioritaskan di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
"Kalau yang BPJS itu gratis, kalau kelihatan polanya. Yang saya dengar, BPJS mah pasti gratis: orang yang tidak mampu, tidak punya [kartu] BPJS itu yang kita nanti tanggung," ujar Ridwan, Senin, 19 Oktober 2020.
Menurut dia, langkah pemulihan untuk warga tak mampu non-BPJS ini akan ditanggung, antara lain oleh dana APBD provinsi dan pemerintah pusat.
Baca: Pemerintah Khawatir Badai Hoax Vaksin COVID-19 dan Polemik Halal-Haram
"Vaksin sudah dekat: ada vaksin yang dibeli langsung bulan depan untuk Bodebek dulu karena memang mayoritas di sana, dan Januari buat kita semua vaksin dari Bio farma," katanya.
Pemerintah akan memulai vaksinasi COVID-19 pada November 2020 dengan mengandalkan vaksin buatan China. Salah satu vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi adalah vaksin COVID-19 Sinovac Biotech. Produsen vaksin China ini sudah berkomitmen mengirimkan 3 juta vaksin pada 2020 dan 15 juta dalam bentuk bulk.
Sebagai produsen dari Indonesia, PT Bio Farma menyebutkan harga vaksin dari Sinovac di Indonesia sekitar Rp200 ribu per dosis. Ada beberapa faktor dalam menentukan harga vaksin COVID-19, salah satu bergantung investasi pada studi klinis fase ketiga terutama dalam uji efikasi dalam skala besar.
Dinkes Jakarta Imbau Warga Tak Panik Hadapi HMPV: Tak Seperti Covid-19
Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta, menyatakan virus Human Metapneumovirus atau HMPV, bukan virus baru dan sudah dikenal di dunia medis. Untuk itu, masyarakat jangan panik.
