Anggota DPR Minta Pimpinan TNI Bereskan Merebaknya LGBT di Militer
- ANTARA FOTO/Novrian Arbi
VIVA – Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin angkat bicara soal fenomena adanya kelompok lesbian gay biseksual transgender (LGBT) di kalangan TNI/Polri.
Menurut Hasanuddin, informasi LGBT di kalangan aparat khususnya TNI bukanlah berita baru. "Sejak dulu ada isu LGBT khususnya di kalangan TNI sudah ada, walaupun tidak seheboh seperti sekarang ini. Dan fenomena LGBT merupakan kenyataan yang ada di dalam masyarakat dan terus menjadi polemik serta perbincangan publik," kata Hasanuddin kepada wartawan, Jumat, 16 Oktober 2020
Hasanuddin menilai, isu LGBT di kalangan TNI cukup sensitif dan harus dicarikan solusi sebaik-baiknya. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab para pimpinan TNI.
Baca juga: BEM se-Indonesia Demo Omnibus Law Hari Ini, Polisi Ungkap Pengamanan
Hasanuddin menambahkan, berdasarkan pengalaman yang dia miliki, tugas pokok dan fungsi TNI memang menuntut kerja sama kelompok serta dibutuhkan ikatan dan jiwa korsa yang tinggi. Terutama, ketika kelompok-kelompok itu bertugas di daerah khusus seperti daerah terpencil, di tenda, di hutan, di pesawat, di kapal tempur, bahkan di kapal selam yang membutuhkan homogenitas sifat dan karakter, dalam rangka menjaga kohesi dan kebersamaan dalam melaksanakan tugasnya.
"Saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian di kelompok kecil itu muncul LGBT yang dapat mengganggu homogenitas, jadi sesungguhnya LGBT tidak cocok dan terlarang di lingkungan TNI ," ujarnya.
Politikus PDIP ini menambahkan, di beberapa negara seperti Perancis misalnya, menerapkan aturan sangat ketat terhadap kaum LGBT dan tidak diterima di lingkungan angkatan perangnya. Maka dari itu, untuk permasalahan adanya LGBT di lingkungan TNI ini harus juga disikapi secara serius.
"Setahu saya di TNI pun sama, saat seleksi awal (terkait LGBT) sangat mendapat perhatian serius," ujar Hasanuddin.
Di Penghujung Tahun, Pasukan Buaya Putih Kostrad Habema Gelar Makan Siang Gratis Bersama Masyarakat Papua
Penguatan Teritorial
