Wacana Provinsi Tatar Sunda, Ridwan Kamil: Masih Panjang
- Adi Suparman/ VIVA.
VIVA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons munculnya wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda. Ia mengatakan secara fundamental pemilihan Jawa Barat sebagai nama provinsi juga bukan karena daerah ini berada di pulau Jawa bagian paling barat. Seperti diketahui, secara letak geografi yang ada di paling barat pulau Jawa adalah Provinsi Banten.
"Jadi saya harus melihat dulu secara fundamental, karena Jabar itu kalau secara judul memang bukan lagi Jawa bagian barat, Jawa paling barat kan Banten. Sudut paling barat ya bukan Jabar, tetapi Banten," kata pria yang akrab disapa Kang Emil di Bandung, Rabu, 14 Oktober 2020.
Baca: Fadel Muhammad Dukung Pergantian Nama Jabar Jadi Sunda
Emil menuturkan ada tiga budaya yang bercampur di Jawa Barat yakni, pertama Sunda Priangan, kedua Cirebonan dengan bahasanya Jawa dan yang ketiga ialah Betawian.
Jika provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Tatar Sunda, sudah semestinya kebijakan itu harus dipahami dan disepakati oleh warga Jawa Barat yang ada di wilayah Cirebonan dan juga warga Jabar di daerah Betawi.
"Jika tidak ada kesepakatan maka hidup ini tidak akan maslahat, sehingga saya istilahnya melihat sebuah wacana itu silakan saja tapi masih panjang perjalanannya, karena harus dipahami dan disetujui oleh pihak yang merasa berbeda, kalau itu dihadirkan," ujar Kang Emil.
Lebih lanjut, kata Emil, Sunda itu sebenarnya bukan hanya etnis atau suku yang tinggal di Jawa bagian barat semata, namun Sunda merupakan wilayah geografis yang meliputi Sumatera, Kalimantan dan Jawa atau istilah lainnya Sunda Besar.
"Lalu ada Sunda Kecil yaitu Bali, Nusa Tenggara dan lain-lain, tapi dalam perjalanan sejarahnya menjadi etnisitas. Nah kesepakatan ini belum semua orang paham jadi masih panjanglah," katanya.
Sunda yang dimaksud Emil, ialah Sunda Besar dan Sunda Kecil ialah Lempeng Sunda yang merupakan bagian dari Lempeng Tektonik Eurasia yang saat ini secara administratif meliputi Kalimantan, Jawa, Sumatera, bahkan sebagian Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei, Singapura, Kamboja dan Vietnam.
Didukung MPR dan DPD
Sebelumnya, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda ini muncul dalam dialog para tokoh Jabar dalam sebuah dialog "Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda", di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin, 12 Oktober lalu.
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendukung aspirasi beberapa tokoh yang menginginkan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi bernama Sunda atau Tatar Sunda namun harus dilakukan secara terbuka dan disampaikan kepada masyarakat luas.
"Apa yang dilakukan oleh para tokoh dan masyarakat Sunda tersebut harus dilakukan secara terbuka, jangan 'underground. Tinggal mengatur strateginya saja," kata Fadel dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Foto: Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad
Fadel mengatakan kehadirannya dalam diskusi tersebut dalam rangka menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat dan merupakan salah satu tugas MPR. Dia mengatakan, pada waktunya nanti aspirasi dari tokoh dan masyarakat Sunda akan disampaikan kepada presiden.
"Aspirasi mengganti nama Jawa Barat dengan Sunda merupakan semangat baru, demikian akan muncul budaya daerah sehingga tidak hilang ditelan waktu," ujarnya.
Menurut Fadel aspirasi untuk mengganti nama Jawa Barat dengan Sunda sah-sah saja, anggota MPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon pun juga mengusulkan nama Provinsi Sumatera Barat diganti nama dengan Provinsi Minangkabau.
Dia mengatakan apabila para tokoh Sunda bercita-cita mengganti nama Provinsi Jabar, disarankannya tinggal bagaimana mencari strateginya.
"Harus ada yang berani mempelopori dan berani memulai, seperti yang dilakukan oleh Fadli Zon dengan mengusulkan mengganti nama Sumatera Barat dengan Minangkabau," tegas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu. (Ant)
Wajib Tahu! Begini Syarat Pilkada 2 Putaran yang Hanya Berlaku di Jakarta
Berbeda dengan 545 daerah lain yang hanya melaksanakan Pilkada satu putaran, Jakarta berpotensi menggelar Pilkada hingga dua putaran, tergantung pada hasil suara.
