Fahri Hamzah Mengaku Sarankan Jokowi Tak Buat Omnibus Law Cipta Kerja
- Media Center DPN Gelora Indonesia
VIVA – Gelombang penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law UU Cipta Kerja masih terus terjadi. Bahkan serikat buruh mengatakan akan terus berjuang agar Omnibus Law UU Cipta Kerja ini dihapus.
Mantan Wakil Ketua DPR RI 2014-2019, Fahri Hamzah, mengaku sempat mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak membuat Omnibus Law Cipta Kerja, yang menggabungkan 79 UU menjadi 1.200 pasal ini. Fahri sudah memprediksi lahirnya UU itu akan memicu gelombang demonstrasi rakyat besar-besaran.
"Dari awal saya sarankan ke Presiden, ngapain bapak membuat undang-undang baru. Duduklah satu meja dengan konstituen dan stakeholder, apa yang mau dipercepat, misalkan perizinan, kepastian dalam berusaha dan akuisisi lahan, pakai saja undang-undang yang ada. Disinkronisasi saja, lalu buatlah peraturan pemerintahnya, PP-nya," kata Fahri dalam keterangannya, Kamis 15 Oktober 2020.
Baca juga: Tragis, ASN Bunuh Diri di Perlintasan Kereta di Depok
Tetapi saran dari Fahri tersebut tidak didengarkan dan UU Omnibus Law Cipta Kerja tetap disahkan. Langkah itupun akhirnya menimbulkan kemarahan rakyat dimana-mana seperti sekarang ini.
Fahri menilai UU tersebut tidak sesuai dengan kehendak rakyat, dan menciptakan ketidakpastian baru bagi rakyat dan investor. Akibatnya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan menjadi sia-sia.
Fahri juga meminta kepada massa dari kaum buruh, mahasiswa, aktivis pecinta lingkungan, dan masyarakat yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja agar memiliki konsep dasar, dan teori untuk melakukan penolakan. Jangan sampai ada orang yang mengambil untung dari aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.
"Untuk teman-teman yang demonstrasi harus punya konsep dasar dan teori gambar besarnya. Agar kita tidak dijebak terus untuk marah, saling memfitnah, saling ngomel, tapi pada dasarnya tidak menyelesaikan masalah. Sementara di sana ada pesta pora orang lain di atas perkelahian kita, yang terus menerus tidak ada henti-hentinya," ujar Fahri Hamzah. (ren)
Dukungan Prabowo dan Jokowi Disebut Tingkatkan Suara Melki-Johni di Pilkada NTT
Menurut Direktur Eksekutif IPR, Iwan Setiawan, adanya dukungan dari Prabowo Subianto dan Jokowi yang ikut pilkada serentak, sebagai upaya keberlanjutan program pemerintah
