Epidemiolog: Peningkatan Kasus COVID-19 Dipicu Mobilitas Masyarakat

Kamis, 15 Oktober 2020 - 11:55 WIB

Oleh :

Daurina Lestari,

Petugas memeriksa sejumlah orang untuk mendeteksi penyebaran virus corona

Sumber :

VIVA/Fajar Sodiq

VIVA – Epidemiolog Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatra Barat, Defriman Djafr,i menyebutkan peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Sumbar diikuti dengan jumlah angka kematian yang sangat signifikan. Peningkatan kasus COVID-19 terutama terjadi setelah masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Minggu pertama Agustus hingga Oktober.

Fakta itu terungkap berdasarkan analisis data pergerakan kasus Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di Sumatra Barat. Menurut Defriman, kondisi itu tak lepas dari peningkatan mobilitas masyarakat yang terjadi usai pemberlakuan PSBB selesai. Tren pergerakannya, sangat berfluktuatif.

“Analisis dari keilmuan Epidemologi, peningkatan jumlah kasus terjadi, pascapemberlakuan PSBB selesai. Ditambah lagi, kesadaran kedisiplinan masyarakat kita akan protokol kesehatan yang masih rendah,” kata Defriman Djafri, Kamis 15 Oktober 2020.

Diutarakannya, beberapa tempat destinasi, persentase pergerakan sudah mendekati baseline data. Bahkan ada yang sudah melebihi kondisi awal, jika dibandingkan pada kondisi minggu kedua Februari 2020, sebelum COVID-19 dilaporkan mewabah di Sumatera Barat.

Mobilitas masyarakat dan jumlah peningkatan kasus terkonfirmasi saat ini, perlu menjadi perhatian bersama dalam upaya pengendalian dan memutus mata rantai penularan. Jika tidak ada formula atau strategi jitu, maka berkemungkinan angka itu akan semakin melonjak tajam.

Bahkan, Sumatra Barat bisa saja menghadapi kemungkinan terburuk. Meski ada perbedaan data laporan media harian Rabu kemarin. Gugus Tugas Nasional merilis 351 kasus COVID-19, dan Gugus Tugas Provinsi 338 kasus terkonfirmasi, namun data itu menunjukkan lonjakan yang cukup tinggi jika dibandingkan pergerakan data sebelumnya.

Defriman Djafri menilai, kendali penanganan pandemi ini ada di tangan pemerintah. Kepala daerah bertanggung jawab melalui kebijakan-kebijakan yang diambil.

Dia menyarankan, pemerintah harus lebih masif menyosialisasikan protokol kesehatan, dan lebih cepat melakukan penelusuran kontak untuk memutuskan rantai penularannya. Dengan tingginya angka kasus terkonfirmasi saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat juga harus mengambil langkah strategis baru.

Menata ulang strategi pengendalian COVID-19

Dalam artian, menata ulang kembali strategi pengendalian COVID-19 di Sumbar. Makna testing selama ini dilakukan guna memutus mata rantai adalah upaya deteksi dini. Namun, semua itu sia-sia jika tidak diikutsertakan dengan langkah-langkah yang lain.

“Nah, jika kita merasa kemampuan testing kita unggul dengan yang lain, kenapa kasus penularan masif masih terjadi?. Ini sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab bersama,” katanya.

“Apakah, strategi kita yang salah atau gagal paham selama ini. Apakah peningkatan kasus karena testing yang masif atau penularan yang tidak terkendali? Itu harus kita cari jawaban, dan solusinya bersama-sama,” ujar Defriman.

Secara keilmuan Epidemologi, Defriman mengusulkan, jika ingin mengendalikan pandemi ini diharapkan testing tetap konsisten, dan masif. Jangan sampai kendor, tetapi harus diiringi langkah-langkah strategis dalam upaya edukasi dan promosi, literasi kesehatan serta pembatasan sosial yang benar, terencana dan terukur.

“Ini yang luput. Bisa disimpulkan setelah PSBB tidak diberlakukan. COVID-19 di Sumbar belum pernah dikatakan terkendali,” ujarnya.