Ma'ruf Amin: Pihak yang Tolak Omnibus Law Bisa ke MK, Bukan Buat Gaduh
- Setwapres RI
VIVA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan langkah penting yang disiapkan untuk mengantisipasi persaingan dunia pascapandemi. Sekaligus sebagai pemicu utama bagi pembukaan lapangan kerja secara luas.
Ma'ruf juga mengklaim banyak kesalahpahaman yang beredar dalam penolakan UU Omnibus Law ini. Hal itu berdasarkan identifikasi dan analisis pemerintah.
"Hal-hal yang dipersoalkan oleh beberapa kalangan muncul karena mis-persepsi, disinformasi, kesalahpahaman atau disalahpahamkan," kata Ma'ruf secara virtual, Selasa, 13 Oktober 2020.
Baca juga: Azis Sebut Halaman UU Cipta Kerja Berubah tapi Substansi Tidak
Meskipun demikian, Ma'ruf menyatakan bahwa pemerintah terbuka dengan aspirasi masyarakat. Ma'ruf berharap masukan-masukan disampaikan secara langsung ke pemerintah.
"Oleh karena itu pemerintah membuka diri apabila masih ada aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi, sebaiknya disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) atau aturan pelaksanaan lainnya," ujar dia.
Sesuai dengan prinsip supremasi hukum atau rule of law, lanjutnya, pihak-pihak yang merasa berkeberatan dengan materi UU Cipta Kerja dapat menempuh jalur konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.
"Bukan jalur atau cara-cara yang menimbulkan kegaduhan, apalagi melanggar hukum," kata Ma'ruf.
Menkum Sebut Revisi UU Ketenagakerjaan Tak Perlu Lewat Prolegnas DPR
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan tak perlu melewati proses program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR.
