DPR Jamin Tak Ada Pasal Selundupan di UU Cipta Kerja
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, menanggapi adanya rencana Fraksi PKS yang ingin membentuk tim untuk mencegah pasal susupan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Azis menegaskan sama sekali tidak ada pasal yang diselundupkan dalam naskah UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada 5 Oktober 2020.
Azis juga meyakini, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas telah menjalankan tugasnya dengan baik. Baleg telah melakukan kerjanya sesuai aturan dan tata tertib pembuatan Undang-undang.
"Saya percaya kepada pimpinan badan legislasi dalam hal ini Pak Supratman Andi Agtas sebagai pengendali tongkat komando di badan legislasi. Tentu apa yang dilakukan di Badan Legislasi sesuai mekanisme dan tata cara dalam pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Azis dalam konferemsi persnya di Gedung DPR RI, Selasa 13 Oktober 2020.
Baca:Â Naskah Final UU Cipta Kerja 812 Halaman, Diserahkan ke Jokowi Besok
Azis mempersilahkan bagi para pihak yang menemukan adanya upaya penyelundupan pasal untuk melapor ke pihak yang berwenang. "Apabila ada pihak-pihak yang menyatakan ada selundupan  pasal, selundupan ayat, terhadap mekanisme yang ada kami persilahkan untuk melapor. Silakan diuji ke Mahkamah Konstitusi," ujar Azis.
Azis mengatakan, dalam proses pembuatan UU tersebut semua dilakukan secara terbuka dan terekam dengan baik. Sehingga hampir tidak mungkin ada pasal yang diselundupkan untuk kepentingan tertentu.
"Perlu kami sampaikan kepada publik pada sore hari ini, semua pembicaraan baik batuk, baik itu interupsi, semua ada catatan sebagai notulensi dan semuanya ada rekaman, di dalam pembicaraan-pembicaraan baik di tingkat rapat kerja, maupun di tingkat rapat panitia kerja, di tingkat timus di tingkat tim sinkronisasi di tingkat 1 dalam rapat-rapat kerja di badan legislasi dan di tingkat 2 Paripurna," ujar Azis
Politikus Partai Golkar ini menegaskan, seluruh anggota DPR yang bekerja menyusun undang-undang sudah disumpah dan diyakini tidak akan melanggar sumpahnya.
"Saya menghargai pertanyaan itu tetapi saya berkeyakinan sahabat saya, Pak Supratman dari pimpinan badan legislasi dalam pengambilan keputusan di badan legislasi itu, tentu menegakkan aturan dan berpegang teguh pada sumpah jabatan dalam pengambilan keputusan sesuai tata tertib yang berlaku di DPR," ujar Azis. (ren)
Â
DPR: Harusnya Pelaku Pemagaran Laut di Bekasi Taat Aturan
Polemik pemagaran laut dengan bambu di Perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sepanjang 2 kilometer, yang dibangun oleh sejumlah perusahaan swasta mendapat sorotan publik.
