Demo di Sumut Memanas, Polisi: Adik-adik Muka Kalian Sudah Tergambar
- VIVA/Putra Nasution
VIVA – Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Kamis siang, 8 Oktober 2020. Sudah mulai memanas dengan melempari petugas kepolisian menggunakan botol air mineral dan batu.
Dengan menggunakan alat pengeras suara, seorang petugas kepolisian mengimbau kepada peserta unjuk rasa, yang di dalamnya juga ada puluhan pelajar, dalam rangka aksi penolakan Omnibus Law.
"Jangan melakukan pelemparan kepada kami petugas kepolisian melakukan pengamanan. Sampaikan aspirasi dengan tertib," sahut petugas kepolisian dari halaman Gedung DPRD Sumut.
Baca juga: Dicegah Masuk Jakarta, Ribuan Buruh Tutup Jalan-jalan di Bekasi
Dari pantauan VIVA, massa aksi berunjuk rasa sambil berorasi menyampaikan penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terus melempar petugas dengan botol air mineral.
"Adik-adik, muka kalian sudah tergambar. Adik-adik mahasiswa, lakukan unjuk rasa dengan tertib. Jangan melakukan pelemparan. Adik-adik pelajar, silakan meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah masing-masing," ucap petugas kepolisian mengimbau.
Unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut ratusan polisi disiagakan dengan dilengkapi perlengkapan anti huru-hara, kawat berduri, satu unit mobil water canon. Hingga saat ini, aksi unjuk rasa masih berlangsung.
Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyiapkan 7.000 personil untuk mengamankan jalan aksi unjuk rasa di sejumlah titik demo di Sumut, Kamis 8 Oktober 202. Aksi ini, dengan tuntutan penolakan pengesahan Undang-undang Ciptra Kerja atau Omnibus Law.
"Kita tetap mengantisipasi beberapa hari ke depan. Untuk itu personel yang disiagakan 2/3 dari kekuatan masing-masing wilayah. Untuk Polda Sumut sendiri disiagakan 7.000 personel," ungkap Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, kepada wartawan di Medan. (ren)
Masa Kampanye Pilgub Sumut Berakhir, Edy Rahmayadi Turunkan Langsung APK Miliknya
Edy mengimbau kepada seluruh relawan agar sama-sama membantu KPU Sumut dan Bawaslu Sumut untuk membongkar APK.
