Said Iqbal: Lokasi Mogok di Lingkungan Pabrik
- Anwar Sadat - VIVA.co.id
VIVA – Sejumlah elemen buruh dan mahasiswa, rencananya akan melakukan aksi demo ke DPR hingga Istana Merdeka, sebagai bentuk penolakan mereka terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu. Meski begitu, Presiden Konfederasi Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya berdemo di lingkungan pabrik mereka atau wilayahnya.
Setidaknya, 32 federasi dan konfederasi serikat pekerja yang lain masih akan melanjutkan mogok nasional di hari ketiga, Kamis, 8 Oktober 2020.
"Mogok nasional di hari ketiga ini tetap dilakukan di kabupaten/kota masing-masing, serta dilakukan secara damai, tertib, dan tidak anarkis," kata Said Iqbal, di Jakarta.
Baca juga: Demo Omnibus Law, Massa Buruh Mau Kepung Istana
Aksi ini dilakukan untuk mendesak agar pemerintah mencabut UU Cipta Kerja. Beberapa elemen juga merencanakan untuk beraksi di depan Istana, mendesak Presiden Widoo membatalkan undang-undang tersebut yang dianggap merugikan buruh.
"Masih sesuai rencana semula, lokasi aksi mogok nasional adalah di sekitar lingkungan pabrik atau daerah sekitarnya yang ditentukan pimpinan cabang setempat," ujarnya.
KSPI mempermasalahkan pembahasan undang-undang ini yang terburu-buru dan seperti kejar tayang. Di samping itu, ada berbagai permasalahan mendasar yang dinilai merugikan hak kaum buruh dan berdampak pada kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial.
"Berdasarkan catatan KSPI, aksi di hari kedua semakin membesar dengan jumlah elemen yang ikut turun ke jalan makin bertambah," katanya.
Beberapa daerah yang melakukan pergerakan besar, antara lain terjadi di Tangerang, Jakarta, Bogor, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Bandung, Subang, Lampung, Gresik, Surabaya, Batam, sebagainya.
"Tanggal 8 Oktober 2020 adalah hari terakhir mogok nasional KSPI dan KSPSI AGN serta 32 federasi serikat pekerja, sesuai hasil kesepakatan dan instruksi organisasi yang sudah diedarkan beberapa waktu lalu," kata Said Iqbal.
Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi Temui Buruh, Bahas Kenaikan Upah 2025 hingga Rp 6,5 Juta
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi secara langsung menerima audiensi dari perwakilan buruh yang melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah minimum 2025
