Mensos Ingatkan Kepala Daerah Jangan Politisasi Bansos untuk Pilkada
- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Menteri Sosial, Juliari P Batubara, mengaku telah menegur sejumlah kepala daerah yang akan menunda penyaluran bantuan sosial kepada warga di daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah 2020. Ia juga meminta kepala daerah tidak mempolitisasi bantuan tersebut.
Juliari mengatakan, penundaan penyaluran bansos karena pilkada menurutnya merupakan alasan yang tidak relevan. "Saya dapat laporan ada juga yang berasnya sudah siap, transporternya sudah siap, tapi ada permintaan penundaan," katanya usai menyaksikan pencairan Bantuan Sosial Tunai Tahap VII dan distribusi Bantuan Sosial Beras di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu, 7 Oktober 2020.
Karena itu, dengan tegas ia meminta agar kepala daerah segera menyalurkan bansos tersebut. "Saya dalam kesempatan ini meminta dengan sangat teman-teman daerah yang berasnya sudah ada di daerah situ, sudah siap disalurkan, karena warga yang membutuhkan sudah menunggu, jadi tidak relevan lagi untuk menunda," ujar menteri yang akrab disapa Ari itu.
Baca juga: Menaker Ida Fauziyah Akui Ada Pemotongan Jam Istirahat
Politisi PDI Perjuangan itu yakin bahwa penyaluran bansos tak akan disalahgunakan demi kepentingan politik tertentu, apalagi Pilkada Serentak 2020. Toh begitu, ia mengaku telah menegur kepala daerah yang coba-coba melakukan itu.
"Kita sudah tegur beberapa (kepala) daerah. Jadi, tolong kepala daerah (bansos) ini jangan dipolitisasi," kata Juliari.
Di Surabaya, Menteri Juliari menyaksikan penyaluran bansos tunai dan bansos beras di Kantor Pos Besar Jalan Projo, Krembangan, dan di Kecamatan Gayungan. Ikut mendampingi pada kesempatan itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma dan Direktur Utama PT Pos Faizal R. Djoemadi. Di Kota Pahlawan, sasaran penerima Bantuan Sosial Tunai di Kota Surabaya sebanyak 225.255 keluarga penerima manfaat dengan nilai total Rp67.576.500.000.
Adapun penerima bansos tunai di Provinsi Jawa Timur untuk penyaluran sampai bulan Oktober 2020 sebanyak 1.407.701 keluarga penerima manfaat dengan nilai Rp.422.310.300.000. Penyaluran dilakukan baik melalui PT Pos maupun Bank Himbara. Sementara alokasi beras yang disalurkan di Provinsi Jawa Timur sebanyak 77.826.825 kg untuk 1.729.485 keluarga.
Realisasi penyaluran beras dari gudang Bulog saat ini mencapai 47 persen atau sebanyak 36.959.295 kg. Berdasarkan data transporter, bansos beras yang sudah didistribusikan sebanyak 29.902.290 kg (80.91 persen). Selain bansos tunai, bansos beras, dan bansos lain dari Kemensos, pemerintah juga meluncurkan berbagai jenis bansos.
"Misalnya BLT Dana Desa, Kartu Pra Kerja, kemudian dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota juga menyiapkan bansos. Cukup banyak. Bapak Presiden berharap, dengan berbagai bantuan tersebut dapat membantu masyarakat," kata Juliari. (ase)
