Jagoan PDIP di Pilkada Pasuruan Paparkan Ekasila
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
VIVA – Pasangan calon wali kota-wakil wali kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo-Mochammad Hasjim Asjari, tengah jadi sorotan. Musababnya, calon petahana yang diusung PDIP, Gerindra, Nasdem, dan Hanura itu mengupas soal Ekasila saat tampil dalam Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Kota Pasuruan, Jawa Timur, oleh KPU setempat pada Sabtu malam, 26 September 2020.
Kampanye itu juga diunggah di chanel YouTube KPU Kota Pasuruan. Teno-Hasjim tampil di podium setelah pasangan nomor urut satu, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul-Adi Wibowo. Mulanya, Teno, sapaan akrab Raharto Teno Prasetyo, menyampaikan tentang keanekaragaman di Kota Pasuruan. "Dengan dinamikanya, miniatur Indonesia, bisa disatukan demi kemajuan Kota Pasuruan," ujarnya.
"Seperti halnya bangsa Indonesia, dengan keanekaragaman yang bisa dipersatukan dalam sebuah frame Pancasila. Seperti kita ketahui bersama, dalam Pancasila, sebuah keanekaragaman adalah sebuah kekuatan dalam membentuk sebuah bangsa, dalam membentuk suatu daerah," katanya.
Baca: PDIP Bantah Jadi Pengusul 'Ketuhanan yang Berkebudayaan' di RUU HIP
Politikus PDIP itu kemudian menjabarkan soal Pancasila yang jika diperas menjadi Ekasila. "Yang didapatkan dari Trisila, yaitu dari sosio-nasionalis, sosio-demokratis, ketuhanan yang berkebudayaan. Yang juga kita peras lagi, kita kristalisasi lagi, hanya ada satu kata, untuk mewujudkan Kota Pasuruan yang lebih maju dan sejahtera adalah dengan cara bergotong-royong."
Dengan keanekaragaman itulah, kampanye damai menjadi titik awal untuk mencari figur pemimpin Kota Pasuruan yang amanah dan dikehendaki masyarakat. Ia berharap tidak ada lagi sekat-sekat setelah pilkada pada 9 Desember. "Setelah tanggal 9 Desember, mari kita berkumpul kembali, siapa pun nantinya yang amanah dan dipercaya oleh warga untuk memimpin Kota Pasuruan, menjadi satu lagi," ujarnya.
Pilkada Kota Pasuruan diikuti oleh dua pasangan calon. Lawan Teno-Hasjim ialah Gus Ipul- Adi yang diusung koalisi PKB, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Partai Gelora.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
