Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Pernah Resistan dengan KAMI

Menko Polhukam, Mahfud MD, di ILC tvOne 29 September 2020
Sumber :
  • Andry Daud/VIVA

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak pernah menolak atau mempermasalahkan eksistensi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Terpopuler: Sosok Jenderal TNI Tolak Penayangan Film G30S/PKI, Geger Pesta Seks Tukar Pasangan

Menurutnya, yang selama ini ramai mempermasalahkan keberadaan dan berbagai dinamika politik terkait eksistensi KAMI tersebut, hanyalah antarkelompok masyarakat yang pro-kontra saja.

"Pemerintah juga tidak pernah resistan dengan KAMI, atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu," kata Mahfud di acara ILC TVOne, Selasa 29 September 2020.

Pentolan Partai Aliran Marxis Dissanayaka Terpilih jadi Presiden Sri Lanka, Ini Profilnya

"Coba saya ingin tahu siapa pihak dari pemerintah yang pernah menolak KAMI? Tidak ada. Itu kan antara rakyat dengan rakyat saja," ujarnya.

Meski demikian, dinamika terkait eksistensi KAMI ini diakui Mahfud merupakan hal yang bagus sebagai bagian dari proses demokrasi di Tanah Air.

TAP MPRS 33/1967 Dicabut, Menkumham Sebut "Simbol Pemulihan Martabat Bung Karno"

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Tidak Pernah Melarang Pemutaran Film G30S/PKI

Asalkan, hal itu jangan sampai berujung pada segala sesuatu yang berbau anarki, sehingga berpotensi mengganggu tatanan bermasyarakat dan menimbulkan keresahan.

Bagi pemerintah sendiri, Mahfud mengakui, bahwa pemerintah telah bersepakat untuk tidak berkomentar terkait keberadaan KAMI itu sendiri sebagai sebuah entitas politik.

Di sisi lain, lanjut Mahfud, pemerintah pun mengaku senang bahwa masih banyak pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Sehingga, pemerintah sendiri punya alat kontrol dalam setiap upaya pengambilan kebijakan atau keputusan.

"Kadangkala kita di pemerintah senang juga dengan adanya perbedaan pendapat itu. Karena kemudian ada alasan untuk mengambil keputusan," kata Mahfud.

"Misalnya ada kecenderungan dari sebagian pihak, maka akan ada yang menolak karena di sebagian masyarakat sudah timbul pandangan-pandangan yang misalnya berlawanan. Nah itu ada gunanya juga (sebagai pertimbangan), itulah demokrasi," ujarnya.

Bakal calon gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini menghadiri Rapat Kerja Cabang Khusus PDIP Surabaya, Kamis malam, 19 September 2024.

Dituduh PKI, Risma Klaim Kakek Buyutnya Bersaudara dengan Pendiri NU Hasyim Asy’ari

Tri Rismaharini alia Risma mengaku marah mengetahui dirinya dikaitkan dengan isu PKI. Dia mengeklaim kakek buyutnya berkerabat dengan pendiri NU Hasyim Asy’ari.

img_title
VIVA.co.id
5 November 2024