Sukmawati Sebut PKI Dulu Berideologi Pancasila

ILC tvOne 29 September 2020
Sumber :
  • Andry Daud/VIVA

VIVA – Putri Presiden pertama Indonesia, Sukarno, yakni Sukmawati Soekarnoputri, mengatakan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) tak menolak ideologi Pancasila. Bahkan, ia menyebut PKI dulu juga menganut ideologi Pancasila.

Kata Gerindra soal Penghapusan Utang Petani-Nelayan

“Menurut senior tokoh PNI yang memberikan info atau ilmu, mereka mengatakan PKI tak menolak Pancasila. PKI ideologi apa sih? Ideologinya Pancasila. Itu dari tokoh senior yang sudah tak ada. Jadi kenapa jadi masalah,” ujar Sukmawati dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, Selasa, 29 September 2020.

Baca juga: Usman Hamid Bilang Penjelasan Gatot Nurmantyo soal PKI Tak Masuk Akal

Dituduh PKI, Risma Klaim Kakek Buyutnya Bersaudara dengan Pendiri NU Hasyim Asy’ari

Ia pun meyakini jika saat ini paham komunisme sudah tak ada lagi secara organisasi. Namun, Sukmawati mengaku bisa saja ada kader komunisme bawah tanah atau underground masih hidup.

Meskipun begitu, ia tak mengetahui apakah kader komunisme bawah tanah tersebut masih menyetujui senior terdahulunya dengan ideologi Pancasila atau tidak.

Aktivitas Retno Marsudi Usai Tak Menjadi Menlu, Isi Seminar Bicara Pancasila Pemersatu Bangsa

“Kalau secara kader komunis yang underground setuju Pancasila seperti senior yang sudah ada atau bercita-cita komunisme ala Uni Soviet dan RRT,” katanya.

Jikalau pun masih ada kader komunisme bawah tanah, Sukmawati menyebut hal tersebut tak akan pernah berhasil dan bangkit. Hal itu disebabkan karena tata negara Indonesia bukan kaisar dan feodalisme.

“Jadi kalau ideologi underground bisa saja masih hidup seperti bercita-cita negara Islam kan masih ada. HTI dibubarkan tinggal ganti seragam,” katanya.

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024