Jokowi Perintahkan Lockdown Mini, Anggota DPR: Kenapa Baru Sekarang?
VIVA – Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay angkat bicara mengenai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerapkan lockdown mini. Meski mengapresiasi langkah Presiden namun Saleh menyayangkan mengapa tak sejak awal muncul COVID-19 Presiden Jokowi menerapkan lockdown.
Pada saat awal kemunculan COVID-19 di Indonesia, pemerintah lebih memilih mengambil kebijakan untuk menerapkan PSBB. Namun nyatanya cara tersebut tidak signifikan mencegah penularan COVID-19 di Tanah Air.
"Kenapa lockdown mini baru muncul sekarang sih, kenapa waktu dahulu enggak? Padahal dari awal itu perdebatannya sudah sejak awal daripada virus COVID-19 masuk Indonesia sudah banyak usulan juga kalau kita harus lockdown. Tetapi pemerintah tidak siap alasannya belum siap karena mungkin anggarannya tidak cukup," kata Saleh kepada VIVA, Selasa, 29 September 2020
Saleh mengatakan, saat ini anggaran telah cukup banyak dikeluarkan Pemerintah untuk menanggulangi wabah COVID-19. Namun hampir selama 6 bulan ini, penularan virus yang muncul dari Wuhan, China ini belum juga dapat dikendalikan.
Baca juga: Ridwan Kamil Pastikan 18 Hotel di Jabar Siap Tampung OTG COVID-19
"Pertimbangannya anggaran, sekarang setelah 6 bulan ini COVID masih ada di Indonesia. Maka hampir 6 bulan setengah ini COVID-19 enggak pergi dari Indonesia, masih tetap ada di sini. Artinya anggaran yang dibutuhkan sekarang jauh lebih besar daripada anggaran ketika andaikata lockdown 3 bulan dari awal kemarin itu," kata dia.
Pemerintah disebut telah menganggarkan sekitar Rp695 triliun untuk penanganan COVID-19. Dengan lebih dini menerapkan lockdown mini, menurut dia, anggaran sebanyak itu tak harus dihabiskan.
"Andaikata lockdown dari awal selama 3 bulan seperti yang dilakukan negara negara lain mungkin kita tidak sampai separah ini yang dihabiskan. Anggaran yang keluar sebetulnya tidak sia-sia tetapi tidak menyelesaikan masalah," ujar Wakil Ketua Fraksi PAN itu.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
