Kasus Surat Jalan, Pengacara Djoko Tjandra: Buktikan di Pengadilan
- VIVA/Kenny Putra
VIVA – Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi melimpahkan berkas perkara berikut tersangka dalam tahap II kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Senin, 28 September 2020. Pelimpahan tahap II kasus surat palsu ini terdapat tiga orang tersangka antara lain
Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Anita Kolopaking.
Kuasa hukum Djoko Tjandra, Krisna Murti, berharap nanti dalam persidangan jaksa penuntut umum dapat membuktikan sangkaan pasal yang dituduhkan kepada kliennya.
“Kita buktikan saja sangkaan terhadap DjokTjan (Djoko Tjandra) terkait surat palsu,” kata Krisna kepada wartawan, Senin, 28 September 2020.
Baca juga: Djoko Tjandra Cs Disidangkan di PN Jaktim, Ini Alasannya
Krisna mengatakan, setelah resmi dilimpahkan Bareskrim, Kejari Jakarta Timur mencocokkan barang bukti dan tidak ada pemeriksaan terhadap kliennya. “Barang bukti yang disita dari klien kami hanya HP,” ujar Krisna.
Ia berharap, dalam waktu dekat, jaksa segera melimpahkan perkara ini ke persidangan, untuk membuktikan secara terang benderang. Di sisi lain, Krisna menjelaskan, mengapa kliennya dilimpahkan ke Kejari Jakarta Timur, padahal locus atau tempat terjadinya suatu tindak pidana di Jakarta Selatan.
“Mungkin datangnya kan dari (Bandara) Halim Perdanakusuma dan penggunaan surat waktu pak Djoko jalan (keluar masuk) dari Halim,” tutur Krisna.
Dalam perkara pemalsuan surat jalan, Djoko disangka melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara.
Sementara itu, Brigjen Prasetijo disangkakan Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 Ayat 1 dan 2 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.
Selanjutnya, Anita Kolopaking dijerat dengan Pasal 263 Ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan. (art)
INFOGRAFIK: Jalan Panjang Kasus Haris-Fatia
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 8 Januari 2024, memutus bebas aktivis hak asasi manusia dan demokrasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dari dakwaa
