Rekomendasi BNPB jika Pilkada Tetap Digelar Saat Pandemi
- VIVA/Nur Faishal
VIVA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, mengatakan bahwa apa yang menjadi keputusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait tetap berlanjutnya pilkada di masa pandemi perlu diamankan secara ketat agar tidak menjadi klaster baru penularan COVID-19.
Doni mengatakan, ada sejumlah rekomendasi yang akan dikeluarkan untuk menjaga jalannya pilkada agar tetap aman dari virus COVID-19. Seperti penggunaan sarung tangan pada saat pencoblosan, ketersediaan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer, dan pembatasan kerumunan warga selama proses pilkada.
"Yang paling berat ini adalah menghindari kerumunan, karena pada dasarnya pesta demokrasi adalah mengumpulkan massa. Tapi, PKPU sudah memutuskan 100 orang, tapi nyatanya ada yang tidak tertib. Dengan begini masyarakat bisa menilai dari awal dengan cara melihat perilaku dan keteladanan (calon kepala daerah)," kata Doni dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, Selasa, 22 September 2020.
Baca juga: Pemerintah, DPR, dan KPU Sepakat Pilkada 2020 Tidak Ditunda
Pria yang juga ketua Satgas Penanganan COVID-19 itu mengatakan, saat ini salah satu cara yang ampuh untuk memerangi COVID-19 adalah disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Sebab, vaksin belum dapat diketahui kapan dapat digunakan.
Seandainya pun vaksin telah tersedia, masih harus menunggu dulu kapan giliran Indonesia bisa mendapatkan vaksin tersebut. Maka dari itu, cara yang dinilai akan lebih efektif adalah dengan menerapkan protokol kesehatan.
Rekomendasi selanjutnya, Doni juga berharap agar lembaga penyiaran publik dapat dioptimalkan dalam menyampaikan gagasan dan visi-misi dari para calon kepala daerah. Dengan begitu potensi adanya kerumunan dapat dikurangi.
"Beberapa rekomendasi yang kami sampaikan untuk mengurangi kerumunan adalah kampanye virtual, pemanfaatan fasilitas seperti TVRI dan RRI yang ada di daerah, ini akan mengurangi terjadinya kerumunan. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan dan akan matangkan lagi," ujarnya. (art)
Pakar Hukum Soroti Calon Kepala Daerah Sudah Dua Periode Maju di Pilkada 2024
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyoroti soal pencalonan petahana Bupati Kutai Kertanegara, yang dianggap sudah dua periode. Sehingga, kata dia, calon petahana.
