Bansos untuk Jawa Timur Terbesar tapi Warga Miskinnya Tertinggi

Senin, 21 September 2020 - 12:52 WIB

Oleh :

Mohammad Arief Hidayat,

Penandatanganan perjanjian kerja sama Balai Besar Penelitian Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial Jawa Timur di Surabaya pada Senin, 21 September 2020.

Sumber :

VIVA/Nur Faishal

VIVA – Bantuan Sosial (bansos) untuk Provinsi Jawa Timur disebut terbesar dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Namun begitu, warga prasejahtera atau miskin di Jatim juga tertinggi se-Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) pun melakukan riset untuk mengetahui kenapa terjadi keterputusan antara intervensi yang dilakukan pemerintah dengan masalah kemiskinan yang tak kunjung selesai.

Baca Juga :

Ombudsman Usul Bansos Tak Boleh Lagi Berbentuk Beras atau Uang 

Riset atau penelitian itu dilakukan Kemensos melalui Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jatim. Kerja sama ditandai dengan penandatangan MoU oleh Kepala B2P3KS Oetami Dewi dengan Kepala Dinsos Jatim M. Alwi di kantor Dinsos Jatim, di Surabaya, Senin, 21 September 2020.

Dalam sambutannya, Oetami mengakui bahwa anggaran bansos untuk Jatim terbesar dibandingkan provinsi lain. Di antaranya bansos melaui Program Keluarga Harapan (PKH). Begitu juga dengan jumlah warga prasejahteranya, juga tertinggi. Jatim juga dinilai terbaik dan menjadi percontohan dalam hal penyaluran PKH. "Sudah banyak Jawa Timur menerima award (penghargaan)," katanya.

Baca: Terlalu, Bareskrim Catat Ada 107 Kasus Penyelewengan Dana Bansos

Menurut Oetami, penelitian diperlukan untuk setiap program yang dijalankan pemerintah, dalam hal ini Kemensos. "Jadi sudah sejauh mana itu memberikan dampak positif untuk keluarga penerima manfaat (KPM). Kita tahu begitu banyak bansos yang disalurkan. Tapi apakah itu membawa impact, kalau enggak diteliti itu akan sia-sia. Itulah yang akan menjadi pijakan program-program ke depannya," ujarnya.

Apalagi, program-program yang diluncurkan Kemensos juga banyak yang dimodifikasi oleh pemerintah daerah. Lewat kerja sama yang dijalin, akan juga diketahui sejauh mana efektivitas hasil modifikasi. Apakah perlu dilakukan perubahan atau dilanjutkan. "Ini pintu sudah terbuka. Kita sudah berdiskusi program-program apa saja yang perlu diintervensi dengan riset," kata Utami.

Kepala Dinsos Jatim M. Alwi mengatakan bahwa Provinsi Jatim hingga kini memiliki pekerjaan rumah besar, yakni menurunkan angka kemiskinan. Ia mengamini bahwa tingkat kemiskinan di Jatim tertinggi secara nasional. "Bansos di Jawa Timur ini terbesar, tapi kemiskinan di Jatim juga tertinggi. Ada semacam mis di sini," ujarnya.

Karena itu, diperlukan riset untuk mengetahui kenapa hal itu terjadi. Untuk keperluan itulah kerja sama Dinsos dengan B2P3KS dirasa penting manfaatnya. Menurutnya, kerja sama yang ditandatangani bisa menjadi panduan untuk mengetahui program yang dijalankan sudah benar-benar berdampak positif bagi penurunan angka kemiskinan. "Kalau belum, di mana yang salah. Dengan penelitian B2P3KS nanti akan menjawab untuk menjalankan program itu," kata Alwi.