Fadli Zon: Indonesia Akan Bubar Jika Pelajaran Sejarah Dihapuskan
- VIVAnews/ Syaefullah.
VIVA – Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkhawatirkan Indonesia akan bubar apabila mata pelajaran sejarah akan dihilangkan oleh pemerintah dari kurikulum sekolah. Karena menurut dia, Indonesia akan kehilangan identitas.
Baca Juga: Mendagri Tito Tunda 3.000 Pilkades di Seluruh Indonesia
“Kalau mata pelajaran sejarah akan ‘dihilangkan’, maka sebentar lagi manusia Indonesia akan kehilangan identitas, jati diri dan memori kolektifnya. Setelah itu, ya Indonesia bubar," kata Fadli dikutip dari twitternya pada Minggu, 20 September 2020.
Diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung merespons terkait hebohnya pelajaran sejarah yang akan dihapus oleh pemerintah. Namun, pemerintah melalui Kemendikbud terus mengkaji rencana penyederhanaan kurikulum pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Kajian disebut dilakukan memperhatikan berbagai hasil evaluasi implementasi kurikulum, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat serta perubahan paradigma keragaman, bukan keseragaman dalam implementasi kurikulum.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan, penyederhanaan kurikulum masih tahapan awal karena membutuhkan proses dan pembahasan yang panjang.
“Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis," kata Totok pada Sabtu, 19 September 2020.
Totok menegaskan, kabar pelajaran sejarah akan keluar dari kurikulum tidak benar. Menurutnya, pelajaran sejarah tetap akan diajarkan dan diterapkan di setiap generasi.
“Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang," ujarnya.
Sejarah, lanjut dia, merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan. “Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa," jelas dia.
Totok melanjutkan, penggodokan penyederhanaan kurikulum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
“Dalam proses perencanaan dan diskusi ini, tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan," tandasnya.
