Tokoh Papua: Dana Otsus Dimainkan di Daerah
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Jayawijaya, Pdt. Esmond Walilo, menilai dana otonomi khusus (otsus) Papua berdampak positif. Hanya saja, masyarakat Papua tidak menikmati yang menjadi haknya.
"Dana itu langsung masuk Pemda (pemerintah daerah), ya tergantung bupati, wali kota, gubernur mau bikin apa. Sekarang bilang mau perpanjangan dana otsus. Kita tak pernah nikmati barang itu," katanya dalam suatu diskusi virtual, dikutip VIVA pada Minggu, 20 September 2020.
Baca juga: Tito Karnavian Tegaskan Pemerintah Tak Ragu Tambah Pasukan di Papua
Menurut Esmond, pemerintah pusat menggulirkan dana tersebut tapi tidak ada evaluasi terserap atau tidak. Padahal, ia menilai masyarakat Papua masih menderita saat pemberlakuan dana otsus ini.
"Kami minta maaf pemerintah sebenarnya nihil. Terima kasih pemerintah pusat beri atensi dalam pemberdayaan. Kalau kita lihat bagaimana tekanan dari bangsa lain agar mau merdeka," katanya.
Untuk itu, lanjut Esmond, perlu evaluasi secara menyeluruh dan duduk bersama. Dalam evaluasi tersebut perlunya melibatkan tokoh masyarakat.
Ia berharap ke depannya agar keadilan bisa tegakkan. Ia menilai, ada masalah yang tak bisa diselesaikan di tingkat wali kota, bupati, gubernur dan DPR.
"Sakit hati orang Papua, mereka ada yang bilang lebih baik merdeka. Perlu evaluasi tiap tahun. Oknum, mereka gunakan dana secara tidak jelas. Pemerintah di Jakarta benar, di Papua yang tidak jelas," katanya.
Dia menambahkan evaluasi dilakukan karena bisa saja bupati gunakan dana tersebut seenaknya. Bila daerah lain setahun sekali ke luar negeri, tapi di Papua bisa setahun enam kali.
Menurut Esmond, kalau tujuannya untuk manfaat masyarakat tidak masalah, namun untuk menyenangkan keluarga perlu dipertanyakan. Dia juga meminta audit keuangan harus jujur, mereka pergi dalam rangka menyelamatkan daerah.
"Bukan negara tidak perhatian pada Papua, uang sudah dikirim tapi dimainkan di daerah. Kita
berharap agar teman-teman bisa membantu kami. Ada persoalan mendasar, agar mereka tetap setia membangun Papua yang dicintai," katanya.
Sekedar diketahui, alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk dana otsus (otonomi khusus) Papua akan berakhir tahun depan. Sejak pemberlakuannya yang berlangsung hampir 19 tahun belum pernah ada evaluasi.
Detik-detik Kantor BKPSDM Mappi Papua Dibakar Massa Gara-gara Tak Terima Hasil CPNS
Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mappi, Papua Selatan dibakar pengunjuk rasa, buntut kecewa hasil seleksi CPNS
